LEBAK – PJBN DPC Malingping, sebuah organisasi seni bela diri dan budaya, menjadi bintang dalam acara Jarum Coklat Silaturahmi yang berlangsung di Lapangan Juang Pagenggang, Desa Sumberwaras, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten, pada hari Minggu, 26 Mei 2024.

Menampilkan pertunjukan seni budaya Pencak Silat dan Debus, PJBN DPC Malingping memukau penonton dengan keahlian dari berbagai padepokan, termasuk Padepokan Macan Kumbang dari Kampung Cikaraton Desa Sumberwaras.

H Ade Bonet, pemimpin PJBN DPC Malingping, mengungkapkan bahwa kehadiran mereka dalam acara ini adalah hasil dari undangan Djarum Coklat melalui Pilar Comunity. Tujuannya adalah untuk menambah semarak acara Djarum Coklat Silaturahmi dan memberikan hiburan bagi masyarakat.

“PJBN Malingping hadir di sini dengan satu misi: memeriahkan acara dengan pertunjukan seni budaya pencak silat dan Debus Banten. Kami diundang oleh Djarum Coklat melalui Pilar Comunity, dan tujuan kami adalah untuk menghibur masyarakat yang hadir,” kata Bonet.

Bonet juga menambahkan bahwa PJBN Malingping menunjukkan solidaritas dan antusiasme yang tinggi, dan acara berlangsung tanpa hambatan.

Sementara itu, Kepala Desa Sumberwaras, Usup Supardi, menyambut baik acara Djarum Coklat Silaturahmi ini dan menganggapnya sebagai pesta rakyat yang positif.

“Acara ini adalah pesta rakyat, dan saya sangat antusias. Ada banyak hal positif yang bisa diambil dari acara ini, seperti pemberian sembako dari perusahaan Djarum Coklat dan berbagai kegiatan lainnya. Desa Sumberwaras ini adalah rumah bagi banyak perokok Djarum Coklat, jadi kami merasa terhormat dipilih oleh Djarum Coklat untuk mengadakan acara ini,” ungkap Supardi.

Supardi juga mengungkapkan bahwa Pilar Comunity terlibat dalam panitia acara Djarum Coklat Silaturahmi ini, karena mereka sudah terbiasa mengelola berbagai kegiatan di Desa Sumberwaras.

“Pilar Comunity adalah lembaga yang selalu mengelola kegiatan-kegiatan di Desa Sumberwaras, jadi saya mempercayakan mereka untuk menjadi bagian dari panitia acara ini. Mereka sudah terbiasa mengelola berbagai kegiatan,” tutur Supardi.

(mar/red)

SERANG – Brigjen Pol. H. M. Sabilul Alif, Wakapolda Banten, memimpin pembukaan Lomba Debat Hukum pada Senin (27/05). Lomba ini diikuti oleh perwakilan dari mahasiswa fakultas hukum di wilayah Banten dan mengusung tema Permasalahan penegakan hukum oleh Polri serta isu Restorative Justice sistem dan penyebaran Hoax yang menyebabkan kegaduhan.

Dalam sambutannya, Wakapolda Banten menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut.

“Tujuan dari lomba debat hukum ini adalah untuk menyeleksi perwakilan dari Polda Banten yang akan dilombakan pada tingkat pusat pada tanggal 6 Juni nanti,” ungkapnya.

Wakapolda Banten juga mengapresiasi kegiatan lomba debat hukum tersebut. “Saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi kegiatan lomba debat hukum yang dilaksanakan oleh Bidkum Polda Banten.

Kegiatan ini sangat positif karena bisa menjadi media bagi para mahasiswa, sebagai calon pemimpin masa depan, untuk menanggapi dan memberi pandangan terhadap situasi, kondisi dan dinamika hukum yang terjadi saat ini,” ujarnya.

Di akhir sambutannya, Sabilul menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan selamat berlomba kepada seluruh peserta yang akan tampil. Tentunya, dukungan dan apresiasi untuk rekan-rekan semua. Kecerdasan dan semangat yang tinggi harus dimiliki oleh setiap mahasiswa fakultas hukum. Selamat berdebat,” tutupnya.

(red)

LEBAK – Siswandi, mantan Bendahara Penerimaan Dinas Perikanan Kabupaten Lebak, dan Ahmad Hadi, mantan Plt Kepala Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Binuangeun, dituntut hukuman penjara selama 1 tahun. Mereka dinyatakan terbukti terlibat dalam kasus korupsi dana retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Binuangeun, Kabupaten Lebak, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp181 juta. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergilir di Pengadilan Tipikor Serang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim, Arief Adikusumo.

“Menyatakan terdakwa Ahmad Hadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Lebak, Selia Yustika Sari pada Senin (27/5/2024).

Selain hukuman penjara, keduanya juga dituntut denda pidana sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan penjara. Uang pengganti sebesar Rp181 juta telah diganti oleh keduanya saat awal persidangan, dan dana tersebut berasal dari patungan antara kedua terdakwa dan pegawai di Dinas Perikanan Kabupaten Lebak.

Dalam persidangan, terdakwa Hadi mengakui perbuatannya dan mengatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk operasional dan menutupi kekurangan dana pencapaian.

“Terdakwa Ahmad Hadi bersama Siswandi tidak melakukan penyetoran retribusi, uang Rp181 juta dipakai untuk operasional dan menutupi kurangnya pencapaian,” imbuhnya.

Keduanya tidak menyetorkan dana retribusi tempat pelelangan ikan dari nelayan kepada Dinas Kelautan Kabupaten Lebak. Sebagai pengelola TPI, seharusnya terdakwa Ahmad Hadi melakukan penyetoran uang retribusi 3 persen yang diambil dari pemenang lelang. Uang tersebut seharusnya masuk kepada Siswandi selaku Bendahara Dinas Perikanan Kabupaten Lebak dengan tanda bukti Surat Tanda Setor (STS).

Namun, keduanya malah melaporkan pendapatan retribusi per bulan yang tidak sesuai dengan jumlah penerimaan aslinya. Keduanya menilap uang pendapatan asli retribusi dan memalsukan laporan.

Keduanya melakukan aksinya cukup rutin dari Mei 2011 sampai Desember 2016. Seperti di bulan Desember 2015, pendapatan retribusi di TPI Binuangeun mencapai Rp115 juta namun yang disetorkan hanya Rp15 juta tapi dalam laporan tetap disebut Rp115 juta.

Akibatnya, dari total Rp4,1 miliar penerimaan retribusi, nyatanya saat dilakukan audit, jumlah penerimaan itu hanya sebesar Rp3,9 miliar. Selisih Rp181 juta lah yang kemudian mereka tilap.

(al/red)

SERANG – Yedi Rahmat, Penjabat (Pj) Walikota Serang, menegaskan komitmennya untuk menangani masalah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Serang yang kembali beroperasi meskipun sebelumnya telah disegel.

“Beberapa hari yang lalu, kami bersama tim dari TNI, Polri, dan BNN melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah THM dan langsung melakukan tes urine,” kata Yedi.

“Alhamdulillah, semua THM yang kami inspeksi tutup.”

Yedi menambahkan bahwa inspeksi akan terus dilakukan secara intensif.

“Kami tidak akan tinggal diam. Bersama aparat pemerintah kota, TNI, dan Polri, kami akan terus melakukan inspeksi,” tegasnya.

Inspeksi ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat terkait THM yang kembali beroperasi.

“Sebagai pemerintah kota, kami harus melayani semua aspirasi masyarakat,” ujar Yedi.

Salah satu THM yang diinspeksi adalah THM di Ramayana. Meskipun THM ini sebelumnya telah disegel, pengunjung masih bisa masuk melalui pintu ruang biliar.

“Sekarang sudah ditutup,” kata Yedi.

Yedi belum bisa menyebutkan secara detail THM mana yang akan menjadi target inspeksi selanjutnya.

“Pokoknya, semua THM akan diinspeksi agar jera,” ujarnya.

Yedi juga meminta doa dan dukungan masyarakat agar tim yang melakukan inspeksi diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugasnya demi kepentingan masyarakat. Masyarakat diimbau untuk melapor jika melihat THM yang kembali beroperasi. Laporan dapat disampaikan melalui aparat pemerintah kota, TNI, atau Polri.

Menurut Yedi, inspeksi THM ini menjadi bukti komitmen Pemkot Serang untuk menciptakan Kota Serang yang kondusif dan bebas dari penyakit masyarakat.

(mla/red)

PANDEGLANG – Wilayah Pandeglang sering kali mengalami tanah longsor akibat kondisi tanah yang labil dan miring. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang terus menerus mengingatkan warganya untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam.

Nanan Mulyana, Sekretaris BPBD-PK Pandeglang, menekankan pentingnya antisipasi mengingat frekuensi tanah longsor yang sering terjadi, khususnya di wilayah dengan tanah labil.

“Kami selalu menginformasikan kontingensi kepada masyarakat dan menghimbau kepada grup-grup camat dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk selalu mengingatkan antisipasi peringatan,” ungkapnya pada Senin, 27 Mei 2024.

Mulyana menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengantisipasi potensi tanah longsor adalah dengan menanam pohon atau tanaman yang memiliki akar kuat untuk menahan lapisan tanah.

“Harus ditanam dengan pohon-pohon yang kuat. Intinya, kita tidak boleh lelah untuk terus mengingatkan dan menginformasikan masyarakat,” jelasnya.

Mulyana juga menekankan pentingnya konservasi lingkungan di wilayah Pandeglang untuk mencegah terjadinya tanah longsor di masa depan. Beberapa manfaat konservasi lingkungan antara lain melindungi dan menjaga ekosistem, meminimalisir bencana alam, dan mempertahankan kualitas lingkungan.

Jika anggaran memungkinkan, BPBD-PK berencana untuk memasang plang informasi peringatan di beberapa titik yang rawan bencana. Plang tersebut akan membantu masyarakat untuk lebih waspada dan siap menghadapi potensi bencana.

“Jika anggaran tersedia, kami berencana untuk memasang plang peringatan,” ujarnya.

Mulyana menambahkan bahwa saat ini mereka telah menerima bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berupa plang informasi evakuasi untuk menghadapi potensi bencana di wilayah pesisir pantai.

“Plang informasi tersebut adalah bantuan dari BNPB yang dipasang di pesisir pantai, meski baru sebagian yang tercakup,” pungkasnya. (*)

(hil/red)

LEBAK – Pada hari Senin, 27 Mei 2024, sekelompok jurnalis yang terdiri dari anggota Pokja Wartawan Harian Lebak, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Pers Mahasiswa Tinta Mas di Universitas Latansa Mashiro, mengadakan demonstrasi di halaman kantor DPRD Lebak.

Mereka mengecam dan menolak revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penyiaran yang saat ini sedang diproses oleh DPR RI.

Demonstrasi ini, yang dipimpin oleh Ketua Pokja Wartawan Harian Lebak, Mastur Hida, diterima langsung oleh Ketua DPRD Lebak, Muhamad Agil Zulfikar dan Wakil Ketua DPRD Lebak, Yanto.

Mastur menyatakan, “Kami mengecam keras dan menolak RUU penyiaran Nomor 32 tahun 2022 oleh DPR RI. Karena ada pasal yang diselundupkan yang intinya mengekang kebebasan Pers terutama soal larangan pemberitaan Investigasi.”

Dia menambahkan bahwa jika RUU penyiaran tersebut disahkan dengan pasal yang berpotensi mengekang kebebasan pers, maka kegelapan akan menaungi dunia pers di tanah air yang sudah susah payah dibangun pasca Orde Baru.

“Kebebasan pers pastinya akan terbelenggu dengan adanya pasal yang diselundupkan salah satunya larangan pemberitaan investigasi. Ada UU pers yang menaungi Jurnalis saja masih banyak teman-teman kita yang mendapatkan intimidasi. Bahkan, berujung kematian, apalagi bila revisi RUU penyiaran ini disahkan,” ujar wartawan senior di Lebak ini.

Dia menegaskan bahwa ada beberapa pasal yang berpotensi merugikan hak kebebasan pers dan hak publik atas informasi. Oleh karena itu, dia meminta agar DPRD Lebak meneruskan penolakan revisi RUU penyiaran oleh jurnalis di Lebak ke DPRD Lebak.

“Tentunya, pasal-pasal yang mengganggu kebebasan pers kita tolak. Kita minta agar DPRD Lebak bersepakat menolak revisi RUU penyiaran ini dan meneruskannya kepada DPR RI. Bila para wakil rakyat di DPR RI masih nekad meluliskan RUU penyiaran tersebut maka kaki akan kembali melakukan unjuk rasa yang lebih besar lagi dengan melibatkan seluruh wartawan di Lebak,” tandasnya.

Sahruk, seorang wartawan Banten Raya, juga menolak revisi RUU penyiaran karena berpotensi menghidupkan kembali Orde Baru.

“Kebebasan pers merupakan hasil reformasi dan tidak boleh diganggu,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebak, Muhamad Agil Zukfikar berjanji akan meneruskan penolakan RUU penyiaran Nomor 32 tahun 2022 yang tengah digodok oleh DPR RI.

“Jadi memang sesuatu yang baik harus diperjuangan dengan cara-cara yang baik. Insya allah hasilnya akan baik. Kami institusi DPRD bersepakat apa yang menjadi tuntutan wartawan terhadap penolakan beberapa poin pasal-pasal tertentu di RUU penyiaran. Kita akan teruskan surat penolakan wartawan di Lebak ke DPR RI,” kata politisi Gerindra ini.

Kemerdekaan Pers, kata Agil harus dijunjung tinggi sebagai pilar utama untuk kehidupan berdemokrasi.

“Komitmen ini sudah kita buktikan tidak ada cerita kelam dari teman-teman DPRD yang melakukan kriminalisasi terhadap materi-materi yang diberitakan teman-teman wartawan,” katanya. (*)

(mar/red)

LEBAK – Warga di Kampung Cidadap, Kecamatan Gunung Kencana, Lebak, Banten, telah merasakan kegelisahan yang meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Alasannya? Sebuah kawanan lutung liar yang telah memasuki area pemukiman mereka.

Lutung ini, yang diduga berasal dari hutan terdekat, telah mulai berkeliaran di sekitar perumahan, mencuri makanan, dan bahkan sampai memecahkan kaca rumah warga. Kerusakan habitat dan penurunan sumber makanan mereka menjadi faktor utama yang mendorong kawanan monyet ini masuk ke area pemukiman.

Ujang, salah seorang warga setempat, mengungkapkan kekhawatirannya tentang situasi ini.

“Kemunculan kawanan lutung ke area perumahan sudah berlangsung dalam satu bulan terakhir. Kondisi ini sangat meresahkan warga. Banyak kaca rumah pecah dan peralatan rumah warga yang dirusak oleh lutung tersebut,” kata Ujang.

“Kadang nongol sore, rumah yang kacanya dipecahin udah ada 3 rumah.”

Warga telah melaporkan situasi ini kepada kepala desa dan aparat terkait lainnya. Mereka berharap bahwa hewan liar ini dapat segera ditangkap dan dipindahkan ke lokasi lain yang jauh dari area pemukiman.

(hil/red)