Kamis, 3 Juli 2025 7:19 WIB
Beranda blog

Optimisme Rina Dewiyanti: Pengelolaan KKPD Tak Akan Bebani Bank Banten, Justru Beri Keuntungan

redaksi
-
0
Optimisme Rina Dewiyanti: Pengelolaan KKPD Tak Akan Bebani Bank Banten, Justru Beri Keuntungan

SERANG – Rina Dewiyanti, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, optimis bahwa pengelolaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tidak akan membebani atau mengurangi profit Bank Banten. Bahkan, Rina percaya bahwa Bank Banten akan memperoleh keuntungan dari pengelolaan KKPD ini.

“Bank Banten memiliki berbagai sektor usaha lainnya di luar KKPD,” ujar Rina pada Rabu (17/7/2024) kepada wartawan.

Rina juga optimis bahwa likuiditas PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk atau Bank Banten akan semakin kuat berkat dukungan dari penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Banten.

Ia menjelaskan bahwa KKPD memungkinkan proses penyalurannya dilakukan secara digital, sehingga lebih mudah dan tepat sasaran.

Rina menjelaskan bahwa salah satu fungsi KKPD adalah untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, seperti penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Secara teknis, katanya, kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKPD. Satuan Kerja Perangkat Daerah harus melunasi kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Sebagai bagian dari modernisasi transaksi, Bank BUMN bersinergi dengan BPD dalam mengembangkan pembayaran secara cashless,” ungkap Rina.

“Pengelolaan likuiditas keuangan negara dengan instrumen keuangan modern melalui sistem pembayaran nasional secara non-tunai dengan jaringan merchant yang sangat luas mencapai 19 juta merchant tersebar di seluruh Indonesia menggunakan standar code QR Nasional,” tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Banten, Muhammad Busthami, juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, anggapan bahwa Bank Banten akan kehilangan keuntungan dari penggunaan KKPD tidaklah benar.

“Sebaliknya, Bank Banten didukung penuh oleh Pemprov Banten untuk mengelola dana kas daerah, yang pada akhirnya akan memberikan keuntungan dan berdampak positif bagi semua pihak,” kata Busthami.

Menurut Busthami, bagi Pemprov Banten, KKPD akan mempermudah transaksi secara digital cashless yang transparan dan akuntabel. Sementara bagi Bank Banten, hal ini akan membuka peluang bisnis baru yang dapat meningkatkan profit perusahaan.

“Sinergi positif yang terjalin pasti akan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat,” jelasnya.

Busthami juga menekankan komitmennya untuk mengajak masyarakat Banten mendukung dan membesarkan Bank Banten, sebagai Bank kebanggaan masyarakat Banten. Hal ini, menurutnya, akan meningkatkan pertumbuhan daerah dan kesejahteraan masyarakat Banten.

“Bank Banten sebagai Bank kebanggaan masyarakat Banten siap memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance,” tutup Busthami. ***

Editor: Herfa

Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah Tangsel, Kerugian Negara Rp 21,6 Miliar

redaksi
-
0
Perkembangan Terbaru Kasus Korupsi Pengelolaan Sampah Tangsel, Kerugian Negara Rp 21,6 Miliar

Serang, 30 Juni 2025 — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten terus mengusut perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan Pekerjaan Jasa Layanan Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024.

Pada hari Senin, 30 Juni 2025, Tim Penyidik Kejati Banten resmi melakukan penyerahan berkas perkara tahap pertama (Tahap I) kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Banten, Rangga Adekresna.

Penyerahan berkas dilakukan atas nama empat tersangka, yakni SYM, WL, TAK, dan ZY, yang diduga terlibat dalam penyimpangan proyek layanan pengangkutan dan pengelolaan sampah di DLHK Tangsel.

Dalam proses penyidikan, Tim Penyidik Kejati Banten telah menerima hasil audit kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik. Hasil audit menunjukkan bahwa nilai kerugian negara akibat perbuatan para tersangka mencapai Rp 21.682.959.360,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Saat ini, tersangka SYM dan ZY ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Serang, sementara WL dan TAK ditahan di Rutan Pandeglang. Proses hukum terhadap para tersangka masih terus berlanjut, dan Kejati Banten menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara ini hingga tuntas. (*/red)

Dukung Fasilitas Sosial, Perkim Banten Kunjungi Serdang Asri 1

redaksi
-
0
Dukung Fasilitas Sosial, Perkim Banten Kunjungi Serdang Asri 1

Tangerang – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) meninjau langsung usulan pembangunan fasilitas Balai Warga di kawasan Perumahan Serdang Asri 1, Desa Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang menginginkan tempat berkumpul yang layak dan fungsional.

Kepala Dinas Perkim Provinsi Banten, Rachmat Rogianto, yang hadir di lokasi bersama tim teknis, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan langkah awal sebelum proses pembangunan dimulai. Ia menyebutkan bahwa pihaknya ingin memastikan kondisi lapangan serta memahami kebutuhan warga secara langsung.

“Kami datang untuk melihat langsung lokasi yang diusulkan warga sebagai tempat pendirian balai serbaguna. Ini menjadi bagian dari proses verifikasi agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” ungkap Rachmat.

Ia menuturkan, lokasi tersebut selama ini memang digunakan warga untuk berbagai kegiatan, mulai dari rapat lingkungan, kegiatan kemasyarakatan, hingga perayaan tertentu. Namun, kondisinya saat ini sudah tidak mendukung lagi dari sisi kenyamanan dan kelayakan.

“Warga membutuhkan ruang bersama yang lebih baik. Tempat ini selama ini jadi titik kumpul masyarakat, tapi kondisinya sudah jauh dari ideal. Maka perlu ditingkatkan agar lebih fungsional dan nyaman,” jelasnya.

Menurut Rachmat, keberadaan Balai Warga nantinya akan menjadi pusat kegiatan masyarakat yang dinamis. Ia berharap bangunan tersebut dapat digunakan untuk berbagai agenda seperti olahraga warga, pelayanan sosial, pertemuan rutin RT/RW, hingga kegiatan hari besar nasional.

“Fasilitas ini ke depan bisa menjadi ruang interaksi sosial. Warga bisa menggunakannya untuk kegiatan seperti senam pagi, pelayanan Posyandu, pertemuan warga, hingga perayaan seperti 17 Agustus,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu warga, Budi Kustiono, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, adanya gedung serbaguna akan sangat membantu aktivitas warga yang selama ini dilakukan di tempat seadanya.

“Kami sangat bersyukur jika keinginan warga ini bisa segera direalisasikan. Nantinya bisa dipakai untuk Posyandu, rapat lingkungan, dan kegiatan bersama lainnya. Ini fasilitas yang memang sudah kami harapkan sejak lama,” ujar Budi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi yang telah menaruh perhatian terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, kunjungan pejabat ke wilayah tersebut memberi harapan bahwa pembangunan akan segera dimulai.

“Terima kasih atas kunjungannya. Kami merasa diperhatikan. Mudah-mudahan fasilitas ini segera dibangun dan memberi manfaat nyata bagi warga. Semoga ke depannya wilayah kami terus mendapat dukungan untuk menjadi lebih baik,” pungkasnya. (adv)

Sinergi ITB dan Desa Sindangheula: Menuju Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Czi Yk
-
0
Sinergi ITB dan Desa Sindangheula: Menuju Desa Wisata Berbasis Ekonomi Kreatif

Serang – Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Layanan Kepakaran (DPMK) Institut Teknologi Bandung (ITB) melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan fokus pada pengembangan produk pariwisata kreatif di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Rabu (25/06/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Sindangheula ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Sindangheula, Suheli, S.Kom.I., M.M., serta jajaran perangkat desa dan masyarakat.

Dalam kunjungannya, Tim ITB melakukan serangkaian kegiatan mulai dari observasi langsung ke lokasi calon destinasi wisata di Blok Cipancur Pasagi Kembang, mengunjungi Bendungan Sindangheula, hingga menyambangi sentra kerajinan sapu lidi.

Diskusi bersama Pemdes Sindangheula, Pokdarwis, Karang Taruna, Bumdes, PKK, dan LPM menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Diskusi membahas sejarah desa, potensi wisata, ekonomi, seni budaya, kuliner, hingga ekonomi kreatif.

Kepala Desa Sindangheula, Suheli, menyampaikan harapannya agar kehadiran ITB dapat menjadi jembatan menuju terwujudnya cita-cita besar masyarakat, yakni menjadikan Sindangheula sebagai desa wisata yang maju dan berdampak langsung pada peningkatan perekonomian warga.

Kegiatan ditutup dengan ramah tamah dan pelepasan tim ITB kembali ke Bandung.

Cara Menanggulangi Angka Pengangguran di Indonesia demi Terwujudnya Indonesia Emas 2045

Czi Yk
-
0
Cara Menanggulangi Angka Pengangguran di Indonesia demi Terwujudnya Indonesia Emas 2045

SERANG – Angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7,28 juta orang. Kondisi ini menjadi tantangan serius yang membutuhkan penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, dalam upaya menanggulangi persoalan ini, masyarakat tidak seharusnya terus-menerus menyalahkan pemerintah. Sebaliknya, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak agar solusi dapat dicapai bersama. Hal tersebut disampaikan pada 27 Juni 2025, di Kabupaten Serang.

Bias Maulana Saputra, salah satu pelaku UMKM di wilayah Walantaka, Kota Serang, yang bergerak di bidang tanaman hias dan bonsai, menyampaikan pandangannya.

“Angka pengangguran akan terus meningkat jika masyarakat hanya menyalahkan pemerintah. Namun pemerintah juga tidak seharusnya menyalahkan masyarakat atas kurangnya kualitas SDM di daerahnya,” tegasnya.

Maulana menekankan pentingnya membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

“Kalau terus saling menyalahkan, masalah tidak akan selesai. Pemerintah harus menjadi fasilitator, dan masyarakat sebagai eksekutor yang bergerak di bidang apapun sesuai potensi masing-masing,” tambahnya.

Menurutnya, penanggulangan pengangguran tidak bisa dilakukan secara sepihak. Perlu ada perhatian bersama dari semua elemen bangsa, baik pemerintah maupun masyarakat sipil.

“Jika setiap rumah tangga memiliki usaha di bidang apapun, maka pemerintah tinggal mendorong pertumbuhan ekonomi dari rumah-rumah tersebut,” jelasnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran saling berkaitan. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah dengan memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berkreasi, yang pada akhirnya akan memperkuat fondasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045.

Pemprov Banten Dukung Percasi Cari Bibit Atlet Catur Unggul

Czi Yk
-
0
Pemprov Banten Dukung Percasi Cari Bibit Atlet Catur Unggul

TANGERANG — Pemerintah Provinsi Banten menyatakan dukungannya terhadap upaya Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi Banten dalam menjaring bibit unggul atlet catur di wilayahnya. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Banten A Dimyati saat menghadiri acara “Ngeround Beregu se-Banten Bersama Wakil Gubernur Banten” di Hokben Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Jumat (27/6/2025).

“Alhamdulillah sore ini kita bisa ngeround dalam acara yang diselenggarakan Percasi Provinsi Banten dan Percasi Kota Tangsel,” ujar Dimyati dalam sambutannya.

Ia menegaskan bahwa Pemprov Banten mendukung penuh aktivitas Percasi, khususnya dalam pencarian dan pembinaan atlet catur muda berbakat. Dimyati juga menyampaikan pandangannya tentang manfaat bermain catur.

“Catur itu menyehatkan. Saya senang bermain catur, sebagai obat pusing,” katanya sambil tersenyum.

Acara ini juga bertepatan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Dimyati menilai momentum ini tepat untuk mempererat silaturahmi dan merenung atas perjalanan hidup, termasuk dalam semangat membangun prestasi olahraga.

“Selamat Tahun Baru 1447 Hijriah. Mari jadikan ini ajang muhasabah untuk menjadi pribadi yang lebih baik,” ungkapnya.

Ketua Percasi Provinsi Banten Amin Lukman menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan yang pertama kali digelar oleh Percasi Kota Tangerang Selatan. Ia menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi dan pembinaan atlet catur menjelang sejumlah kejuaraan penting.

“Percasi akan menggelar kejuaraan amatir antar daerah untuk menjaring atlet terbaik, sebagai persiapan menghadapi Kejuaraan Catur Tingkat Provinsi Banten di Kota Serang serta Kejurnas Catur di Sulawesi Barat,” ujarnya.

Selain itu, Percasi Banten juga berencana menggelar kejuaraan catur di destinasi wisata serta turnamen dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Provinsi Banten.

Kegiatan ngeround kali ini diikuti oleh 32 atlet catur perwakilan dari kabupaten dan kota se-Banten, serta dihadiri para ketua Percasi daerah. Kegiatan berlangsung hangat dan penuh semangat kebersamaan.

Gubernur Banten Gelar Istighosah Sambut Tahun Baru Islam, Ajak Muhasabah dan Tingkatkan Layanan Publik

Czi Yk
-
0
Gubernur Banten Gelar Istighosah Sambut Tahun Baru Islam, Ajak Muhasabah dan Tingkatkan Layanan Publik

SERANG – Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, Gubernur Banten Andra Soni menggelar istighosah bersama ribuan masyarakat dan aparatur Pemerintah Provinsi Banten di Masjid Raya Al Bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Kamis (26/6/2025). Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Banten, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Andra Soni menekankan pentingnya menjadikan momentum tahun baru Hijriah sebagai waktu untuk muhasabah atau introspeksi diri. Ia mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk mengevaluasi kinerja dan menjadikan semangat hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi menuju perubahan yang lebih baik.

“Mari kita jadikan momen ini untuk mempersiapkan diri, mengevaluasi kinerja yang masih kurang, serta memperkuat semangat perubahan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hijrah bukan semata tentang perpindahan fisik, melainkan transformasi sikap dan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik disebutnya sebagai prioritas utama.

“Istigasah ini menjadi pengingat bahwa hijrah juga berarti perubahan sikap dan semangat dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” lanjutnya.

Gubernur berharap seluruh jajaran Pemprov Banten terus meningkatkan mutu pelayanan, memastikan setiap program pemerintah memberi manfaat nyata, dan menciptakan inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin menghadirkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik demi kesejahteraan seluruh masyarakat Banten,” kata Andra Soni.

Ia menutup sambutannya dengan ajakan untuk memperkuat spiritualitas dan solidaritas, seraya menegaskan komitmen Pemprov Banten dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang.

Hadir Sosialisasi TPPO: Kades Sindangheula Tegaskan Komitmen Lindungi Warga dari Bahaya Perdagangan Orang 

Czi Yk
-
0
Hadir Sosialisasi TPPO: Kades Sindangheula Tegaskan Komitmen Lindungi Warga dari Bahaya Perdagangan Orang 

SERANG – Kepala Desa Sindangheula, Suheli, S.Kom.I., M.M., menghadiri kegiatan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan serta Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) Kabupaten Serang.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa, 24 Juni 2025, bertempat di Aula Kecamatan Pabuaran, dan dihadiri oleh berbagai unsur penting, mulai dari Camat Pabuaran, perwakilan Polsek dan Koramil Pabuaran, Ketua MUI dan KUA Pabuaran, Puskesmas Pabuaran, para Kepala Desa se-Kecamatan Pabuaran, serta tamu undangan lainnya.

Hadir mewakili Kepala Dinas DKBPPPA, Opik Piqhi membuka acara dan menyampaikan pentingnya sinergi semua elemen dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang, yang kerap menjadikan masyarakat desa sebagai sasaran empuk.

Sebagai narasumber utama, perwakilan dari Polres Serang memberikan paparan mendalam terkait modus, dampak, serta langkah-langkah hukum dalam penanganan TPPO, sekaligus menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan masyarakat dalam mendeteksi dini potensi kejahatan tersebut.

Kepala Desa Sindangheula, Suheli, menyambut baik kegiatan ini dan menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat desanya, khususnya dalam melindungi perempuan dan anak dari bahaya perdagangan orang.

“Kami di tingkat desa siap mendukung penuh program edukasi dan penguatan masyarakat dalam menangkal tindak kejahatan ini. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama,” ujar Suheli.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat peran desa sebagai garda terdepan dalam upaya pencegahan TPPO di wilayah Kabupaten Serang.

Asda III Kabupaten Serang Upayakan Peningkatan Capaian Nilai Maturitas SPIP 2025

Czi Yk
-
0
Asda III Kabupaten Serang Upayakan Peningkatan Capaian Nilai Maturitas SPIP 2025

SERANG – Asisten Daerah (Asda) III Bidang Pemerintahan Umum Kabupaten Serang, Ida Nuraida, akan terus mengupayakan peningkatan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) setiap tahunnya. Mengingat, Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Serang Tahun 2024 memperoleh level 3.

“Penilaian Maturitas SPIP sudah level 3 sudah lumayan bagus, kita harapkan penilaian SPIP terintegrasi tahun 2025 untuk terus mengupayakan peningkatan dari tahun lalu, dan semua unsur penilaian mendapatkan nilai 3,” kata Ida Nuraida usai membuka Penandatanganan Rencana Penilaian Maturitas (RPM) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang Tahun 2025 di Aula Tb. Suwandi pada Kamis, 26 Juni 2025.

Perlu diketahui, kata Ida, hasil evaluasi atas tingkat maturitas terintegrasi penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Serang tahun 2024 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, capaian SPIP terintegrasi telah mencapai level 3 dengan 3 rincian. Di antaranya, maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi sebesar 3,204 atau telah memenuhi karakteristik terdefinisi, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,994 atau telah memenuhi karakteristik repeatable.

“Kemudian indeks efektivitas pengendalian korupsi (IEPK) sebesar 2,910 telah memenuhi karakteristik berkembang, kapabilitas APIP sebesar 3,00,” terangnya.

Ida menjelaskan bahwa SPIP memiliki tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2025 pada pemerintah daerah telah terbit, sebagaimana tertuang dalam Surat BPKP Nomor: pe.09.00/s-415/pw30/3/2025 tanggal 22 Mei 2025. Ada 4 tahapan dalam penilaian yakni Penilaian Mandiri (PM) dilakukan oleh seluruh perangkat daerah dengan koordinator pelaksanaan PM sekretaris daerah.

“Selanjutnya Penjaminan Kualitas (PK) dilakukan oleh inspektorat (APIP) dengan koordinator pelaksanaan PK yaitu inspektur, kemudian evaluasi dan panel oleh BPKP,” paparnya.

Turut hadir Asda II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Serang, Febrianto, Pejabat Fungsional Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Anda Holita Tionggung Sondang br Hasugian sebagai Narasumber, Plt Sekretaris Inspektorat, Yani Setyamulida, Kabag Organisasi Aat Supriyadi, para Kepala OPD, dan para Camat se-Kabupaten Serang.

Secara simbolis dilakukan penandatanganan oleh Asda III, Ida Nuraida, Kepala Dinkes, Rahmat Fitriadi, Kepala DPKD, Aber Nurhadi, Camat Anyer, Imron Ruhyadi, dan Camat Pabuaran Idham Danal.

Pejabat Fungsional Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Banten, Anda Holita Tionggung Sondang br Hasugian berharap agar OPD di Lingkungan Pemkab Serang jiwa SPIP-nya melekat dan bisa menjadi budaya. Sehingga, penilaian tidak turun namun terus meningkat mengingat Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Serang Tahun 2024 memperoleh level 3.

“Kabupaten Serang tata kelolanya sudah mulai terarah, sudah mulai teratur yang pasti sudah mulai bagus. Penekanannya kalau bisa jangan turun, jangan ada yang meleset, kalau misalnya ada korupsi itu bisa menurunkan nilai SPIP,” ujarnya.

Pemprov Banten Serahkan Penghargaan Proper, Dorong Industri Ramah Lingkungan

Czi Yk
-
0
Pemprov Banten Serahkan Penghargaan Proper, Dorong Industri Ramah Lingkungan

Serang – Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan perusahaan di Provinsi Banten untuk membangun kesadaran kolektif bahwa lingkungan harus tetap dijaga. Sehingga industri berjalan baik, masyarakat terlindungi, dan alam tetap lestari.

Hal itu diungkapkan Andra Soni usai menyerahkan Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper) Periode 2023-2024 di Hotel Aston Serang Hotel & Convention Center, Jl Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Kamis (26/6/2025).

Menurut Andra Soni, saat ini tantangan lingkungan yang harus mendapat perhatian bersama berkaitan dengan isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, untuk menciptakan iklim lingkungan yang sehat dan hijau, dibutuhkan kolaborasi semua pihak.

“Industri bisa berjalan dengan baik, masyarakat terlindungi, dan alam tetap lestari. Sehingga Provinsi Banten semakin hijau dan masyarakatnya mendapatkan kualitas udara yang baik termasuk sungainya,” ujarnya.

Pada Proper tahun 2023-2024 terdapat 274 perusahaan yang mendapatkan penghargaan yang terdiri dari 5 Perusahaan kategori Emas yakni PT. PLN Indonesia Power Unit Jasa Pembangkutan PLTGU Cilegon, PT PLN Indonesia Power Unit Pembangkit Suralaya, PT PLN Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 1 Suralaya, PT PLN Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 2 Labuan dan PT PLN Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan Banten 3 Lontar.

Kemudian 8 Perusahaan mendapatkan peringkat Hijau, 172 Biru, 78 Merah dan 11 perusahaan ditangguhkan.

Ke depan, Andra Soni berharap lebih banyak lagi perusahaan yang mendapat penghargaan Proper dan hasilnya lebih baik lagi. “Itu adalah komitmen kami dan akan menindaklanjutinya,” ucapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten Dr.Wawan Gunawan. S.Sos, M.Si mengatakan, selama kurang lebih 28 tahun, Proper telah ditujukan untuk mendorong agar setiap aktivitas bisnis industri lebih dari sekadar pemenuhan ketaatan terhadap peraturan lingkungan hidup.

“Bagi dunia usaha, Proper sekaligus juga untuk melakukan praktik bisnis yang berkelanjutan dengan menerapkan Prinsip Ekonomi Hijau,” jelasnya.

 

 

Bupati Tangerang: Perang Melawan Narkoba Demi Generasi Emas 2045

Czi Yk
-
0
Bupati Tangerang: Perang Melawan Narkoba Demi Generasi Emas 2045

TANGERANG – Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Ia menilai bahwa memutus rantai peredaran narkoba merupakan langkah strategis demi menyelamatkan masa depan bangsa.

Menurut Bupati Maesyal, penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak kesehatan dan masa depan generasi muda, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap ketahanan keluarga, sosial, dan keamanan nasional.

“Perang terhadap narkoba adalah bagian penting dari upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Tangerang, yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tangerang yang Sejahtera dan Berdaya Saing’,” ujarnya dalam acara Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional Lapangan Raden Aria Yudhanegara, Puspemkab Tangerang, Kamis (26/6/2025).

Ia juga menandaskan bahwa masyarakat yang sejahtera tidak bisa dibangun di atas pondasi yang rapuh akibat narkoba. Demikian pula daya saing tidak akan tumbuh dari generasi yang terjerat ketergantungan dan keputusasaan.

“Hanya dengan generasi yang sehat, kuat, dan bebas narkoba, kita dapat melangkah pasti menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” imbuhnya.

Pihaknya juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan dan rehabilitasi. Pencegahan, menurutnya, adalah benteng utama dalam melindungi generasi muda dari jerat narkoba, sedangkan rehabilitasi menjadi jembatan pemulihan agar mereka yang telah terpapar dapat kembali menjadi individu produktif di tengah masyarakat.

“Peringatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam memerangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Langkah ini tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga dengan pendekatan pencegahan yang masif dan rehabilitasi menyeluruh,” jelasnya.

Dengan mengusung tema “Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045”, Bupati Maesyal pun turut mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut ambil bagian dalam memutus rantai peredaran narkoba.

“Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, penegak hukum, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, media, hingga lingkungan keluarga, untuk bersatu padu membangun kesadaran dan kekuatan bersama melawan narkoba, dari tingkat desa hingga kabupaten,” serunya.

Di kesempatan yang sama, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Badan Narkotika Kabupaten Tangerang atas dedikasi dan kerja keras dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Pemerintah Kabupaten Tangerang, lanjutnya, akan terus mendukung langkah-langkah strategis dan program edukatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk di dalamnya penyediaan layanan rehabilitasi yang inklusif serta pemberdayaan komunitas dan pemuda sebagai agen perubahan

Bank Banten Diperkuat: Pemprov Tambah Modal, Gandeng Bank Jatim, dan Ajak Daerah Tempatkan RKUD

Czi Yk
-
0
Bank Banten Diperkuat: Pemprov Tambah Modal, Gandeng Bank Jatim, dan Ajak Daerah Tempatkan RKUD

Serang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten komitmen memperkuat Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD). Selain menambah penyertaan modal, juga mendorong Kerjasama Usaha Bank (KUB) dengan Bank Jatim, serta mengajak pemerintah kabupaten/kota menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti usai melakukan kunjungan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia bersama jajaran Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk di Gedung OJK Menara Radius Prawiro, Jl. M.H. Thamrin No.22, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat pada Selasa (24/6/2025).

Kunjungan itu diterima Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae beserta jajaran. Turut hadir dalam kesempatan tersebut jajaran Bank Banten, yaitu Komisaris Independen Bank Banten Deden Riki Hayatul Firman, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami, Direktur Bisnis Bambang Widyatmoko, Direktur Operasional Rodi Judo Dahoni, Direktur Kepatuhan Eko Virgianto dan perwakilan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Banten.

“Pertemuan kali ini adalah membuktikan bahwa komitmen Pemegang Saham Pengendali (PSP), dalam hal ini Pak Gubernur memberikan komitmen yang kuat dalam penyehatan dan penguatan Bank Banten,” ungkap Rina Dewiyanti.

Dalam kunjungan itu, kata Rina, membahas upaya penguatan Bank Banten serta tahapan Kelompok Usaha Bank (KUB) antara Bank Banten dengan Bank Jawa Timur (Jatim).

“Tadi kita juga zoom bersama dengan OJK pengawasan di Jawa Timur,” katanya.

Rina menuturkan proses KUB menjadi pintu masuk dalam penguatan Bank Banten, khususnya dalam upaya mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk turut bersama-sama menguatkan Bank Banten.

“Komitmen Pak Gubernur ini sangat kuat, sehingga sejumlah kepala daerah secara bertahap memberikan respon positif. Seperti Pemkab Lebak dan Pemkot Serang telah menempatkan RKUD-nya ke Bank Banten,” jelasnya.

Tidak hanya itu, kata Rina, respon positif juga telah diberikan Pemkab Tangerang dalam mendukung penguatan Bank Banten salah satunya telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk payroll penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kemudian dengan pelayanan RSUD Balaraja juga telah dilakukan kerja sama. Selanjutnya secara bertahap kita akan lakukan penjajakan dengan Pemkab Pandeglang dan juga Pemkab Serang untuk PKS payroll bagi PPPK,” imbuhnya.

Pemprov Banten juga berharap, pemerintah kabupaten/ kota lainnya dapat bersama-sama turut serta dalam mendukung penguatan Bank Banten. “Penguatan ini diharapkan bisa direalisasikan segera dengan bersama pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten,” harapnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Bank Banten Muhammad Busthami mengungkapkan, pihaknya sedang konsentrasi penyehatan dan penguatan Bank Banten, salah satunya proses KUB dengan Bank Jatim.

“Saat ini sudah ada dua daerah yang memindahkan RKUD ke Bank Banten, yaitu Pemkab Lebak dan Pemkot Serang,” ujarnya.

Busthami mengungkapkan, saat ini Bank Banten juga tengah membangun kerja sama dengan sejumlah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Salah satunya dengan RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang.

“Kita sudah dipercaya mengelola payroll PPPK, dan Pemkab Tangerang juga telah mendeposito Rp200 miliar ke Bank Banten. Kemudian untuk Pemkab Pandeglang dan Pemkab Serang kita sedang mempersiapkan PKS terkait payroll bagi PPPK,” pungkasnya.

Pemkab Serang Dorong Desa Kurangi Sampah Lewat Bimtek Pengelolaan Lingkungan

Czi Yk
-
0
Pemkab Serang Dorong Desa Kurangi Sampah Lewat Bimtek Pengelolaan Lingkungan

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengurangan Sampah di Lingkungan bagi para kepala desa se-Kecamatan Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kecamatan Bandung, Rabu (25/6/2025), sebagai bagian dari program 100 hari kerja Bupati Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhammad Najib Hamas.

Bimtek digelar sebagai salah satu upaya percepatan penanganan masalah persampahan yang masih menjadi persoalan utama di wilayah pedesaan. Dalam pelaksanaannya, DLH bekerja sama dengan PT Indah Kiat sebagai offtaker limbah kertas dari bank sampah yang akan dibentuk di tiap desa.

“DLH berkolaborasi dengan PT Indah Kiat untuk mendukung program pengurangan sampah berbasis desa, sesuai arahan program 100 hari kerja Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati,” ujar Plh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Kabupaten Serang, Cahyo Harsanto.

Menurut Cahyo, pengelolaan sampah tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan masyarakat secara aktif. Melalui Surat Edaran Bupati Nomor 3 Tahun 2024, desa-desa didorong untuk mengalokasikan dana desa guna mendukung program pengelolaan sampah.

Dalam bimtek ini, para peserta diperkenalkan pada konsep “Tepis” atau terampil pilah sampah, serta sistem bank sampah yang memungkinkan warga menabung jenis sampah bernilai ekonomis seperti kertas, plastik, logam, dan kaca. Sampah organik juga diarahkan untuk diolah menjadi pupuk kompos yang bermanfaat bagi sektor pertanian.

“Sedangkan untuk sampah residu yang tidak dapat didaur ulang, seperti styrofoam, popok, dan pembalut, akan ditangani oleh kecamatan dan DLH untuk dibuang ke TPA,” ujar Cahyo.

Camat Bandung, Fakih, yang turut hadir dalam kegiatan ini, menyambut baik inisiatif DLH dan menilai bahwa antusiasme aparatur desa mencerminkan kepedulian terhadap isu lingkungan yang kian mendesak.

“Masalah sampah memang menjadi perhatian serius di desa-desa kami. Diharapkan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait agar penanganannya bisa berkelanjutan,” ungkap Fakih.

DLH menargetkan perluasan program bimtek ke kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Serang dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan budaya pengelolaan sampah sejak dari sumber, serta mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Sinergi Pemerintah dan Kejaksaan Dorong Ketahanan Pangan Lewat Program Jaksa Garda Desa di Banten

Czi Yk
-
0
Sinergi Pemerintah dan Kejaksaan Dorong Ketahanan Pangan Lewat Program Jaksa Garda Desa di Banten

TANGERANG, 25 Juni 2025 – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kejaksaan Tinggi Banten menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pemberdayaan lahan seluas 1,5 hektar dalam program Jaksa Garda Desa. Penandatanganan ini menjadi tonggak awal penguatan ketahanan pangan nasional dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) secara terstruktur.

Acara penandatanganan yang digelar di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang ini turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Gubernur Banten Andra Soni, Bupati Tangerang Mochamad Maesyal Rasyid; tiga bupati lain dari Provinsi Banten (secara langsung maupun melalui perwakilan); dan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Prof. Reda Manthovani serta stakeholder terkait.

Program Jaksa Garda Desa merupakan kolaborasi strategis antara lembaga penegak hukum dan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat kelembagaan desa, memberikan pendampingan hukum, serta mengoptimalkan potensi sumber daya desa guna membangun kemandirian pangan dan ekonomi desa.

Dalam sambutannya, Prof. Reda Manthovani menyoroti pentingnya peningkatan produksi pangan lokal di Provinsi Banten.

“Saat ini hanya 5% kebutuhan pangan dipenuhi dari wilayah Banten. Ini angka yang sangat rendah. Lewat program ini, kita targetkan bisa meningkat hingga 20%,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prof. Reda menyebut program ini merupakan bagian dari percepatan implementasi Astacipta Program Prabowo dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, dengan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.

Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyampaikan apresiasi kepada Kejati Banten dan seluruh pihak yang telah berkontribusi.

“Kita ingin desa menjadi garda depan ketahanan pangan. Tak hanya sebagai objek, tapi pelaku utama pembangunan. Program ini menyentuh semua aspek: pelatihan, alat, pendampingan, hingga akses pasar,” jelasnya.

Isi nota kesepahaman ini mencakup beberapa poin utama:

Penyediaan lahan 1,5 hektar dari pemerintah daerah dengan pola tanam terpadu;

Bantuan sarana pertanian, termasuk alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk;

Pendampingan langsung oleh jaksa desa dan ahli pertanian;

Akses pasar serta jalur distribusi pangan dari desa ke konsumen;

Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring panen dan transparansi data.

Gubernur Banten, Andra Soni, menegaskan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mereformasi sektor pangan.

“Langkah awal di Kabupaten Tangerang ini bukan sekadar simbolis. Dengan sinergi, saya yakin Banten bisa capai target produksi 1,8 juta ton gabah per tahun,” ujar Andra.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Mochamad Maesyal Rasyid, menyampaikan bahwa lahan-lahan pertanian di wilayahnya telah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam berbagai komoditas seperti padi, jagung, dan hortikultura.

“Kami sudah uji coba tanam dan hasilnya menggembirakan. Potensi pasar lokal besar, tinggal bagaimana kita menjaga kesinambungan dan efisiensi,” ungkapnya.

Sebagai bentuk simbolik, para pejabat yang hadir melakukan penanaman bibit secara bersama-sama di lahan yang telah disiapkan, menandai komitmen bersama untuk membangun desa mandiri dan kuat secara ekonomi.

Pemkab Tangerang Canangkan Inovasi Desa Bebas Tuberkulosis

Lestari Sanjaya
-
0
Pemkab Tangerang Canangkan Inovasi Desa Bebas Tuberkulosis

Tangerang, Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah mencanangkan inovasi Desa Bebas Tuberkulosis (DBT) yang digelar di Aula Kantor Desa Taban Kecamatan Jambe, Selasa (24/6/25)

Dalam sambutannya, Wabup Intan mengatakan Tuberkulosis masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Tangerang. Untuk itu, komitmen kuat dan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar upaya eliminasi TBC pada tahun 2030 dapat dicapai

“Melalui pencanangan Desa Bebas TBC ini, kita menunjukkan bahwa pencegahan dan pengendalian TBC menjadi tanggung jawab bersama, baik para tenaga medis, kader dan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Wabup Intan

Menurut dia, pencanangan Desa Bebas Tuberkulosis merupakan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Pencanangan ini dimulai dari tingkat desa, agar lahir komunitas-komunitas yang peduli kesehatan dan mampu melakukan deteksi dini, serta tidak memberi ruang bagi stigma terhadap penderita TBC.

“Program ini tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga komprehensif dan partisipatif. Masyarakat didorong untuk aktif mendeteksi, melaporkan, hingga mendukung pengobatan penderita TBC, termasuk pemberian terapi pencegahan TBC bagi kontak erat,” jelasnya

Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Tangerang terus berkomitmen untuk mewujudkan generasi yang unggul melalui program unggulan TUNAS (Talenta Unggul, Generasi Sehat). Melalui program TUNAS, kita berharap generasi masa depan Kabupaten Tangerang tidak hanya cerdas dan berprestasi, tetapi juga kuat dan sehat jasmani serta rohaninya.

“Memberantas TBC sejak dini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam mewujudkan generasi unggul tersebut. Mari kita jadikan pencanangan ini bukan sekadar seremonial belaka tetapi menjadi awal aksi nyata mewujudkan seluruh wilayah Kabupaten Tangerang dapat terbebas dari Tuberkulosis,” pungkasnya

Kadis Kesehatan Kab. Tangereng Achmad Muchlis melaporkan bahwa pelaksanaan strategi Inovasi Desa Tuberkulosis (DBT) di Desa Taban dimulai pada tanggal 3 Juni – 19 Juni 2025 di 8 RT. Pelaksanaan Skrining Tuberkulosis melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilakukan sebanyak 3 kali perminggu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh tim Skirining Puskesmas Jambe dan berkoordinasi dengan Ketua TP PKK Desa selaku bidang advokasi dan kemitraan.

“Selama 8 hari pelaksanaan skrining Tuberkulosis melalui kegiatan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Desa Taban, sudah dilakukan skrining TBC sebanyak 410 orang, didapat 73 orang terduga TBC yang setelah dilakukan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) hasilnya seluruhnya negatif,” jelasnya

Pihaknya menargetkan pelaksanaan skrining TBC melalui CKG berlangsung sampai dengan Bulan Agustus 2025, dengan target harian 200 orang. Diharapkan skrining TBC melalui CKG dapat memperlihatkan hasil yang memuaskan bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kecamatan Jambe, Khususnya Desa Taban.

“Dinas Kesehatan optimis untuk keberhasilan Kabupaten Tangerang dalam Eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030. Launching inovasi Desa Bebas Tuberkulosis di Desa Taban ini, juga akan diperluas di 29 kecamatan yang ada,” ungkapnya

Sekda Hadiri Musda DWP Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan Masa Bakti 2025-2029

Czi Yk
-
0
Sekda Hadiri Musda DWP Kabupaten Tangerang Tahun 2025 Dan Pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan Masa Bakti 2025-2029

TANGERANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tangerang Tahun 2025 serta Pengukuhan Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan pada Dinas/Badan/Kantor dan Kecamatan Masa Bakti 2025-2029. Acara tersebut digelar di Pendopo Bupati Tangerang, Ki Samaun Kota Tangerang, Selasa (24/6/25)

Pada kesempatan tersebut, Sekda Soma Atmaja mengatakan agenda ini merupakan momentum penting bagi Ketua dan Pengurus DWP untuk menyusun perencanaan strategis organisasi untuk mendukung peran perempuan dalam pembangunan daerah. Dia juga mengucapkan selamat kepada ketua dan jajaran pengurus DWP dinas, badan, kantor, dan kecamatan yang baru saja dikukuhkan.

“Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penuh keikhlasan, demi kemajuan organisasi dan kesejahteraan anggotanya.

Dharma Wanita Persatuan memiliki posisi strategis untuk memperkuat peran perempuan dalam keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah,” ujar Soma

Lanjut dia, program-program pemberdayaan perempuan, pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi keluarga yang dilakukan oleh DWP sejatinya telah menjadi kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tangerang. Pihaknya berharap musda yang dilakukan bisa menghasilkan program dan kegiatan yang selaras dan sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Daerah.

“Melalui Musda diharapkan langkah-langkah organisasi ke depan, dapat selaras dan sinergis dengan program pembangunan Pemerintah Daerah. DWP Kabupaten Tangerang harus mampu beradaptasi, berperan aktif dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan peran perempuan dalam keluarga serta memberdayakan masyarakat secara luas,” harapnya

Dia juga mengajak seluruh jajaran DWP Kabupaten Tangerang, untuk terus memperkuat organisasinya agar dapat terus memberi manfaat, bukan hanya bagi anggotanya, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua DWP Kab. Tangerang, Dewi Soma Atmaja mengatakan bahwa Musda dan pengukuhan Ketua dan Pengurus DWP secara serentak ini bertujuan agar visi dan misi DWP segera bisa dilaksanakan oleh seluruh pengurus DWP baik di dinas, instansi, maupun di kecamatan-kecamatan.

“Acara ini untuk selain untuk memperkuat kelembagaan, juga agar visi dan misi DWP Kabupaten Tangerang yang sejalan dengan pemerintah daerah segara dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan I 2025: Kolaborasi Pemkab Tangerang dan PT PIK 2 untuk Serap Tenaga Kerja Lokal

Czi Yk
-
0
Pelatihan Satpam Gada Pratama Angkatan I 2025: Kolaborasi Pemkab Tangerang dan PT PIK 2 untuk Serap Tenaga Kerja Lokal

TANGERANG – Pemerintah Kabupaten Tangerang bekerja sama dengan PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk. (PIK 2), melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Kosambi menyelenggarakan pelatihan Satuan Pengamanan (Satpam) kualifikasi Gada Pratama angkatan pertama tahun 2025. Selasa, (24/6/25).

Pelatihan ini diikuti oleh 52 peserta yang seluruhnya merupakan masyarakat Kabupaten Tangerang, dan dilaksanakan mulai 23 hingga 27 Juni 2025.

Bupati Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah nyata dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal yang kompeten dan siap kerja, khususnya di sektor pengamanan. Ia menegaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya menjadi sarana peningkatan keterampilan, namun juga sebagai peluang penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tangerang, termasuk kawasan PIK 2.

“Saya tidak ingin BLK ini tidak memberikan kontribusi bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. Boleh saja masyarakat luar dilatih di sini, tetapi masyarakat kita harus diutamakan,” ujar Bupati.

Ia juga mendorong ke pihak PIK 2 agar ke depan pelatihan di BLK tidak hanya terbatas pada bidang satuan pengamanan, tetapi juga diperluas ke bidang lain seperti teknisi AC, layanan umum, dan lainnya, menyesuaikan dengan kebutuhan dunia industri, dan kebutuhan di PIK 2,

“Kita berharap tidak hanya pelatihan satpam, tapi juga berbagai pelatihan lainnya seperti teknisi dan layanan umum lainnya, sesuai dengam kebutuhan industri dan PIK 2,” ujarnya

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan bentuk integrasi antara pelatihan dan seleksi kerja (link and match), di mana peserta tidak hanya mendapatkan bekal kompetensi, tetapi juga diarahkan untuk langsung terserap dalam lapangan kerja. Pelatihan ini juga didukung oleh PT Ranger Garda Utama serta Ditbinmas Polda Banten yang akan memfasilitasi penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) Satpam bagi peserta yang lulus.

“Kami ingin memastikan bahwa peserta yang telah dilatih dapat langsung mengisi peluang kerja yang tersedia sesuai dengan kompetensinya,” terang Rudi.

Sementara itu, Head of CSR PT PIK 2, Rio mengungkapkan bahwa pihaknya berkomitmen membuka peluang kerja bagi warga lokal. Menurutnya, meski tetap ada tahapan seleksi pasca pelatihan, namun peserta telah memiliki keunggulan karena telah dibekali dan difasilitasi oleh pemerintah daerah serta institusi resmi.

“Kami optimalkan agar adik-adik ini bisa kami serap di PIK 2. Yang belum lulus seleksi pun tetap memiliki bekal dan kesempatan di luar sana,” ujarnya.

Program ini merupakan angkatan pertama dari serangkaian pelatihan serupa yang ko direncanakan akan berlanjut pada angkatan kedua dan ketiga, khususnya di bidang satuan pengamanan.

“Harapannya pelatihan ini dapat terus memperkuat kontribusi BLK Kosambi dalam menciptakan tenaga kerja yang siap bersaing di dunia industri,” imbuhnya.

Wabup Intan Serahkan Bantuan Gerobak Motor untuk TPS3R Sindang Jaya

Czi Yk
-
0
Wabup Intan Serahkan Bantuan Gerobak Motor untuk TPS3R Sindang Jaya

TANGERANG – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, meninjau dan menyerahkan secara langsung bantuan 1 unit gerobak motor sampah kepada pengelola TPS3R Kecamatan Sindang Jaya, Selasa (24/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Wabup Intan menekankan pentingnya budaya hidup bersih yang dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Menurutnya, membangun pola pikir bersih sejak dini akan sangat berpengaruh dalam mengatasi permasalahan sampah.

“Jika budaya hidup bersih sudah terbentuk, maka persoalan sampah bisa lebih mudah diselesaikan,” ujar Wabup Intan.

Ia menegaskan bahwa penanganan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, Pemkab Tangerang mendorong pembentukan lebih banyak TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) di setiap kecamatan guna mengurangi beban TPA.

“Semakin banyak TPS3R, maka semakin besar pula manfaat yang dirasakan masyarakat. Kami berharap bantuan ini digunakan secara optimal, baik operasional maupun perawatannya,” katanya.

Wabup Intan juga menyampaikan bahwa Pemkab akan menindaklanjuti dengan bantuan tambahan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan guna memaksimalkan kinerja TPS3R di Sindang Jaya. Dia berharap bantuan 1 unit gerobak motor bisa dipergunakan dengan baik, tidak hanya operasionalnya tapi juga sisi perawatan kendaraannya.

Dia juga berjanji akan memberikan bantuan lainnya melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk memaksimalkan pengelolaan TPS3R Kecamatan Sindang Jaya.

Sementara itu, Ketua Pengelola TPS3R Kecamatan Sindang Jaya, Warlim, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Dia berharap dukungan dan bantuan lainnya untuk memaksimalkan TPS3R yang dikelolanya.

“Terima kasih kepada Ibu Wakil Bupati yang telah menyempatkan diri hadir langsung dan menyerahkan 1 unit bantuan gerobak motor di TPS3R kami. Bantuan ini sangat membantu kami,” ujarnya.

 

DLH Kabupaten Serang-PT Broco ACI Jalin Kerjasama Produksi RDF TPST Kibin

Czi Yk
-
0
DLH Kabupaten Serang-PT Broco ACI Jalin Kerjasama Produksi RDF TPST Kibin

SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan PT Broco Aerated Consrete Industry (Broco ACI) menjalin kerjasama bersama uji coba Refuse Derived Fuel atau RDF hasil produksi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kibin.

Hasilnya, perusahaan produksi bata ringan berlokasi di Desa Situ Terate, Kecamatan Cikande sangat terkesan karena adanya peningkatan temperatur dengan rata-rata pada boiler sekitar 680 derajat naik menjadi 711 derajat celcius.

Pelaksana Harian Kepala Bidang (Plh Kabid) Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Racun (B3) pada DLH Kabupaten Serang, Cahyo Harsanto mengatakan, sejak Rabu 18 Juni 2025 DLH sudah mulai kerja sama dengan PT Broco ACI untuk Produksi RDF TPST Kibin. Produksi RDF ini digunakan sebagai campuran batu bara yang nantinya di gunakan sebagai bahan bakar.

”Dari uji coba yang kita lakukan di PT Broco ACI produksi industri bata ringan kita sudah mencoba menggunakan sekitar 3 ton (RDF) perharinya. Rencananya akan ditingkatan sampai dengan 5 sampai 10 ton, sesuai nanti dengan kapasitas produksi dan ketersediaan produk kita,”kata Cahyo melalui keterangan tertulisnya pada Selasa, 24 Juni 2025.

Cahyo menyebutkan, dari hasil uji coba yang dilakukan di perusahan industri bata ringan itu terjadi peningkatan temperatur boilernya secara signifikan yang mana sebelum menggunakan produk RDF temperatur rata-rata di boiler sekitar 680 derajat.

”Kemudian setelah 1 jam pemakaian produk RDF ini temperaturnya naik menjadi 711 derajat celcius. Menurut pihak perusahaan, perusahaan sangat excited, sangat terkesan dan mereka ingin produk (RDF) ini lebih banyak di produksi sehingga bisa di manfaatkan oleh mereka,” terangnya.

Kendati demikian, lebih lanjut Cahyo menyebutkan, jika kesiapan produksi RDF TPST Kibin saat ini hanya bisa 1 sampai 2 ton perharinya lantaran terkendala masih minimnya tenaga kerja. Akan tetapi dipertengahan Bulan Juni ini pihaknya akan adakan penambahan tenaga kerja sehingga produksi bisa mencapai 5 sampai 10 ton perhari. ”Diharapkan produksi ini bisa mencukupi kebutuhan untuk industri-industri di wilayah Kabupaten Serang,” harapnya.

Mengingat, Cahyo memaparkan untuk pegawai saat ini yang berstatus sebagai tenaga honorer namun untuk penambahan honorer saat ini tidak diperbolehkan sesuai arahan BKPSDM. Solusinya, DLH akan mencoba menggunakan sistem outsourcing, pengusaha outsourcing atau perusahaan yang menyediakan peralatan produksi RDF.

”Upahnya kemarin dari perusahaan mengirim penawaran sekitar Rp3,8 juta per orang. Semoga angka ini bisa mencukupi dan Rp3,8 juta itu sudah termasuk BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” jelasnya.

Sedangkan untuk ideal jumlah pegawai agar menghasilkan 5 sampai ton RDF, kata Cahyo sekitar 50 orang. Akan tetapi setelah adanya perubahan anggaran hanya mencukupi sekitar 40 sampai 42 orang. ”Saat ini pegawai masih 27 orang di tambah 2 tenaga keamanan. Makanya harapan kami di Juni ini ada pergeseran anggaran, sehingga bisa di tambah tenaga kerjanya menjadi 40 orang,” katanya.

Dengan idealnya jumlah pegawai, lebih lanjut Cahyo memaparkan, mengacu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU di sarankan sekitar 5 persen dari pemakaian batu bara, tapi ini tergantung dari jenis industrinya. ”Kita kemarin pernah studi banding ke Kota Bandung, disana ada industri tekstil bisa memanfaatkan produk RDF ini 8 persen. Kemarin waktu di Cikande sendiri malah melihat dengan hasil ujicoba yang bagus signifikan peningkatan temperaturnya, malah mereka ingin sebanyak-banyaknya untuk bisa di gunakan sebagai co-firing batu bara,” paparnya.

Sebenarnya, tambah Cahyo, sebelum ujicoba di PT Broco ACI pihaknya sudah mengundang 10 industri yang menggunakan batu bara di Kabupaten Serang meliputi industri tekstil, batubara, dan industri ban untuk mengikuti sosialisasi. Pada sosialisasi tersebut, DLH bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai narasumber, karena teknologi yang digunakan adalah teknologi BRIN.

”Dari hasil sosialisasi dari 7 perusahaan yang hadir semuanya berminat sebetulnya. Ini sebenarnya potensi kita, sebagai tantangan buat kita untuk memperbesar produksi RDF. Makanya rencana sesuai dengan master plan, di persampahan akan di buat zona-zona untuk TPST itu. Harapan kita di zona-zona TPST ini juga di produksi RDF, karena potensi minat dari industri cukup besar di Kabupaten Serang,” urai Cahyo.

Bupati Serang Ratu Zakiyah: Retreat Kepala Daerah Memperluas Jejaring

Czi Yk
-
0
Bupati Serang Ratu Zakiyah: Retreat Kepala Daerah Memperluas Jejaring

SERANG – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakil Bupati Muhamad Najib Hamas sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan retreat bersama dengan kepala daerah lainnya se Indonesia di gedung IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Retreat gelombang ke-2 ini digelar sejak tanggal 22 hingga 26 Juni 2025. Kegiatan diikuti oleh kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dengan tujuan mempererat jaringan dan menyatukan visi dalam membangun bangsa.

Bupati Serang Ratu Zakiyah mengatakan bahwa retreat ini sangat penting karena membuka jejaring dan inspirasi baru. “Untuk seluruh warga Kabupaten Serang saya dan Pak Wakil Bupati mohon doa semoga kami selalu diberikan kesehatan dalam mengikuti retreat,” kata Bupati.

Kata Ratu Zakiyah, dalam forum itu banyak sekali ilmu yang didapatkan untuk mengelola daerah secara baik. “Selain bisa saling mengenal antar kepala daerah lain untuk bertukar informasi mengenai potensi daerah yang dimiliki, kami juga harus selalu disiplin dalam menjalani aktifitas keseharian,” tegasnya.

Dalam retreat para peserta mendapatkan materi berbobot dari para narasumber yang sangat kompeten antara lain dari jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Para narasumber membahas mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi bagi kepala daerah.

Selain itu juga pembahasan mengenai asta cita dan tantangan mewujudkan ketahanan nasional, mewujudkan kepemimpinan yang kolaboratif, inovatif dan inklusif berbasis nilai-nilai kebangsaan.

“Selain itu juga mendapatkan materi mengenai sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam mendukung kebijakan nasional dalam RPJMN 2025-2029, kebijakan pemerintah dalam menciptakan swasembada, aksi bangun desa dan bangun Indonesia dan materi-materi berbobot lainnya,” tegasnya.

Kata Bupati, forum ini menjadi sangat luar biasa karena dapat memperkuat silaturahmi dengan kepala daerah lain.

Retreat punya atmosfer unik karena interaksi antar kepala daerah tetap cair dan penuh kebersamaan meski dalam suasana normal. Fasilitas dan lokasi retreat sangat representatif dengan hawa sejuk dan fasilitas lengkap.

Sementara itu dalam sambutannya pada saat pembukaan retreat, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa forum ini sebagai ruang interaksi informal antar pemimpin daerah se Indonesia. Retreat merupakan kesempatan emas yang mempertemukan kepala daerah dalam suasana cair dan intensif dalam sebuah kegiatan yang sangat positif.

“Forum ini salah satu menjadi ajang membangun jaringan kuat antar kepala daerah dalam suasana akrab. Retreat bisa menyamakan persepsi dan memperkuat nasionalisme,” ujar Tito dalam sambutannya.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini dikuti sebanyak 84 kepala daerah. Bima juga menyebutkan bahwa peserta retreat berasal dari berbagai latar usia, dengan tujuh orang di antaranya berusia di bawah 40 tahun.

“Forum ini juga jadi wadah berbagi pengalaman lintas generasi. Ada yang memimpin daerah di usia muda, dan ada pula yang kaya pengalaman di usia matang,” kata Bima Arya.

Retreat diharapkan menjadi pijakan awal untuk memperkuat sinergi antara pemimpin daerah demi kemajuan Indonesia yang lebih inklusif dan solid dalam menghadapi tantangan masa depan.

Polres Serang Bekuk 14 Pelaku Kejahatan Seksual Anak, Korban Capai 20 Orang

redaksi
-
0
Polres Serang Bekuk 14 Pelaku Kejahatan Seksual Anak, Korban Capai 20 Orang

SERANG – Kabupaten Serang kini menghadapi situasi darurat kasus kejahatan seksual terhadap anak. Dalam kurun waktu sepekan, sebanyak 14 tersangka tindak pidana asusila berhasil diamankan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Serang.

Aksi bejat para pelaku terjadi di sejumlah kecamatan, termasuk Cikande, Bandung, Cikeusal, Pontang, dan Pamarayan. Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, dalam konferensi pers di Mapolres Serang pada Selasa (24/6/2025), menyampaikan bahwa kejahatan ini melibatkan 14 orang pelaku dari 14 kasus berbeda.

“Dalam sepekan, kami berhasil mengamankan 14 tersangka dari sejumlah lokasi kejadian,” ungkap Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Fauzan Afifi, Kasatreskrim AKP Andi Kurniady ES, dan Kasihumas AKP Dedi Jumhaedi.

Keempat belas tersangka berinisial HW, KO, US, MF, FK, AR, HS, HU, MA, FIS, AJ, SP, dan HE kini ditahan di Rutan Polres Serang. Mereka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Yang lebih memprihatinkan, para korban berjumlah 20 anak dengan rentang usia 6 hingga 16 tahun.

“Seluruh korban adalah anak-anak di bawah umur, bahkan ada yang masih sangat belia,” jelas Kapolres.

Dari hasil penyelidikan, sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal dekat oleh korban, mulai dari anggota keluarga, guru, hingga teman sendiri. Modus yang digunakan pun bermacam-macam, mulai dari bujuk rayu hingga iming-iming hadiah.

“Banyak pelaku memanfaatkan statusnya sebagai orang terdekat, bahkan sebagai tenaga pengajar untuk memperdaya korban,” jelas Condro.

Ia pun mengingatkan para orangtua agar lebih peduli dan waspada terhadap pergaulan anak-anak, serta aktif mengawasi penggunaan gawai yang rentan terhadap pengaruh negatif.

“Kami mengimbau kepada orangtua agar tidak lengah dalam mengawasi anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita menjadi korban berikutnya. Terhadap para pelaku, kami akan tindak tegas dan berharap mereka dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Para tersangka akan dijerat dengan Pasal 81 ayat 1 dan 2 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara.

Sementara itu, Kepala UPT PPA Kabupaten Serang, Irna Iryuningsih, menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada tahun 2025 ini tergolong tinggi dan sangat mengkhawatirkan.

“Banyak anak menjadi korban karena pengaruh konten pornografi yang mudah diakses melalui media sosial dan gawai,” ungkapnya. “Faktor utama justru datang dari internet, seperti Facebook dan platform daring lainnya.” (red/her)

123...166Halaman 1 dari 166

Copyright © 2024 KREASI ANAK GEMILANG. All Rights Reserved.