Tangerang – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menyatakan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan administratif.
Hal tersebut disampaikan Sachrudin saat membuka Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah dalam rangka Pemantauan, Pengendalian, dan Pengawasan untuk Pencegahan (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention/MCSP) Tahun 2025. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Jumat (21/11/2025), menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Komitmen kita bukan hanya kewajiban administratif semata, tetapi tanggung jawab moral. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang adil, cepat, dan akuntabel,” tegas Sachrudin di hadapan jajaran Kepala OPD dan Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Tangerang.
Sachrudin juga memberikan apresiasi kepada tim dari Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang selama ini mendampingi Pemkot Tangerang dalam implementasi MCSP sebagai instrumen strategis pencegahan korupsi.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim KPK yang selama ini mendampingi Pemkot Tangerang dalam pelaksanaan MCSP untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pada MCSP 2025, KPK menetapkan delapan area intervensi utama, meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak daerah.
Sementara itu, narasumber KPK yang diwakili Kasatgas 2.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK RI, Arief Nurcahyo, mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap potensi penyimpangan meskipun sistem digital telah berkembang.
“Bapak, Ibu, meski sistem telah berinovasi secara digital, jika tidak cermat, risiko penyimpangan tetap ada. Kuncinya adalah integritas kolektif, dari pucuk pimpinan hingga level paling bawah,” pesan Arief.
Menindaklanjuti hal tersebut, Sachrudin meminta seluruh jajaran Pemkot Tangerang untuk menjunjung tinggi etika, integritas, dan memastikan adanya tindak lanjut konkret dari hasil rakor.
“Keberhasilan MCSP bukan hanya soal angka, tetapi seberapa efektif kita membangun sistem pemerintahan yang berintegritas. Saya meminta laporan progres konkret dan terukur dalam satu minggu ke depan agar tata kelola pemerintahan terus meningkat dan memberi dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. ***
