Oleh: Hafizza Adzkia
Pembangunan kota sering dijadikan simbol kemajuan, salah satunya melalui proyek Royal Baroe di Kota Serang yang bertujuan mempercantik kota dan mendorong ekonomi kreatif. Namun, di tengah kondisi infrastruktur dasar yang masih belum merata seperti jalan rusak, layanan kesehatan, dan pendidikan muncul pertanyaan: apakah pembangunan ini sudah sesuai dengan prioritas pembangunan?
Faktanya, ketimpangan infrastruktur di Banten masih terlihat jelas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten tahun 2023 mencapai 75,77 dan meningkat menjadi 76,35 pada 2024, namun capaian ini belum merata antar wilayah. Daerah seperti Tangerang Selatan memiliki IPM jauh lebih tinggi dibanding wilayah seperti Lebak, yang menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan yang nyata.
Selain itu, persoalan infrastruktur jalan masih menjadi keluhan utama masyarakat. Di berbagai wilayah Banten terutama di luar kawasan perkotaan utama, masih ditemukan jalan rusak, sempit, dan kurang terawat, yang menghambat mobilitas dan aktivitas ekonomi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan fisik dasar belum menjadi fokus utama secara merata.
Di sektor kesehatan, masalahnya juga cukup serius. Data menunjukkan sekitar 27,02% penduduk Banten mengalami keluhan kesehatan pada 2023, dengan akses layanan yang masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Hal ini menandakan bahwa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah.
Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah ketimpangan akses fasilitas kesehatan: jumlah rumah sakit, puskesmas, dan tenaga medis lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dibanding daerah terpencil. Misalnya, rasio dokter per penduduk di wilayah Tangerang jauh lebih tinggi dibandingkan Lebak dan Pandeglang. Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, bahkan dalam kondisi darurat.
Selain itu, jika dilihat dari sisi pendidikan, ketimpangan juga masih terjadi. Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di wilayah perkotaan Banten sudah mendekati 11–12 tahun, sementara di daerah seperti Lebak masih berada di bawah angka tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas belum merata, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran ketimpangan pembangunan.
Berdasarkan kajian pendidikan, terdapat kesenjangan yang signifikan antarwilayah, di mana daerah maju seperti Tangerang Selatan memiliki angka harapan lama sekolah sekitar 14,66 tahun, sementara di wilayah seperti Lebak hanya sekitar 11,98 tahun, bahkan rata-rata lama sekolah di Lebak masih berada di kisaran 6,41 tahun. Selain itu, tingkat partisipasi pendidikan menengah juga masih rendah, yang menunjukkan belum meratanya akses pendidikan di Banten.
Dengan realitas tersebut, jelas bahwa sektor pendidikan masih membutuhkan perhatian serius sebagai bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, menempatkan pembangunan estetika seperti Royal Baroe sebagai prioritas justru berisiko mengabaikan persoalan mendasar yang lebih mendesak.
Pembangunan Royal Baroe memang mencerminkan upaya memperindah Kota Serang dan mendorong aktivitas ekonomi. Namun, dalam kondisi ketimpangan infrastruktur yang masih nyata, kebijakan tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam prioritas pembangunan. Proyek yang bersifat estetis berisiko menjadi pembangunan simbolik apabila tidak diiringi dengan perbaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya secara tegas mengedepankan pembangunan infrastruktur dasar—seperti perbaikan jalan, peningkatan layanan kesehatan, dan pemerataan pendidikan—sebagai prioritas utama. Tanpa langkah tersebut, pembangunan hanya akan menghasilkan citra kota yang baik secara visual, tetapi tidak menyelesaikan persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
