Di tengah upaya besar pemerintah menghadirkan program Makan Bergizi Gratis sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, muncul satu ironi yang tak terduga. Perhatian publik justru tersedot pada hal yang terlihat sederhana namun berdampak besar dalam persepsi, yaitu anggaran kaos kaki.
Laporan yang beredar hingga April 2026 menunjukkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp6,9 miliar untuk pengadaan perlengkapan dinas pegawai Badan Gizi Nasional. Di dalamnya termasuk kaos kaki sebagai bagian dari kebutuhan operasional. Fakta ini bukan sekadar isu tanpa dasar, melainkan bagian dari rencana atau realisasi anggaran yang nyata dan telah menjadi sorotan luas di media sosial.
Yang kemudian memicu perdebatan bukan sekadar keberadaan anggaran tersebut, tetapi nilai satuannya. Dengan estimasi harga sekitar Rp100.000 per pasang, kaos kaki yang biasanya dianggap barang sederhana berubah menjadi simbol pertanyaan yang lebih besar. Apakah angka tersebut masih dalam batas kewajaran atau justru mencerminkan adanya ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran.
Persoalan ini tidak berdiri pada benda itu sendiri, melainkan pada makna yang melekat di dalamnya. Dalam konteks program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat seperti asupan gizi, setiap detail anggaran menjadi sangat sensitif. Ketika ada satu komponen yang terlihat tidak proporsional, kepercayaan publik pun mulai terganggu.
Dari sisi institusi, pengadaan perlengkapan dinas tentu memiliki dasar yang jelas. Pegawai yang bekerja di lapangan membutuhkan standar tertentu untuk menunjang kinerja mereka. Kaos kaki bisa saja menjadi bagian dari kelengkapan seragam yang mendukung kenyamanan dan profesionalitas kerja. Namun persoalannya bukan berhenti pada fungsi, melainkan pada rasa kepantasan.
Dalam kondisi sosial ekonomi yang masih diwarnai kesenjangan, angka Rp100.000 untuk sepasang kaos kaki terasa sulit diterima oleh logika masyarakat. Banyak orang yang masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok sehari hari, sehingga angka tersebut secara otomatis memunculkan perbandingan yang tajam. Hal ini memperkuat kesan adanya jarak antara kebijakan dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Di era keterbukaan informasi, publik tidak lagi sekadar menjadi penerima kebijakan. Masyarakat telah berubah menjadi pengawas aktif yang mampu menilai dan merespons setiap keputusan dengan cepat. Media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperluas ruang kritik. Hal yang sebelumnya mungkin tidak terlihat kini bisa menjadi perbincangan nasional dalam waktu singkat.
Dalam situasi seperti ini, transparansi saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu menghadirkan kepekaan terhadap persepsi publik. Masalah seperti ini bukan hanya soal angka, tetapi juga soal komunikasi dan empati. Penjelasan yang rinci mengenai spesifikasi barang, kualitas, dan alasan penetapan harga menjadi sangat penting untuk meredam kesalahpahaman.
