DBN Cilegon – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfo) menggelar lokakarya bekerjasama dengan United States Agency for International Development (USAID) Erat di The Royale Krakatau Hotel, Selasa (14/3). Lokakarya yang dihadiri 91 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon itu digelar dalam rangka Perumusan Standarisasi Data Sektoral dan Tata Kelola Satu Data Indonesia (SDI) untuk Pembangunan Daerah Kota Cilegon. Dimana, USAID Erat merupakan program kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) bersama USAID yang bertujuan memberikan manfaat dari aspek tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan kuat.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian yang diwakili Staf Ahli Walikota Bidang Sosial, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kemasyarakatan, Sabri Mahyudin menyambut baik acara lokakarya bersama USAID ERAT Banten tersebut. “Ini sesuai dengan amanat Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 39/2019, dimana dalam pembangunan satu data sudah terdapat pembagian tugas yang jelas. Pembina data adalah menjadi kewenangan BPS, wali data menjadi wilayahnya Diskominfo, forum data menjadi kewenangan dari Bappedalitbang dan produsen data yang sekaligus menjadi ujung tombak dari data di kota menjadi ranah dari masing-masing perangkat daerah,” kata Sabri mewakili Wali Kota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa (14/3).

Sabri menjelaskan, pihaknya ingin melihat perkembangan setiap program kegiatan di Lingkungan Pemkot Cilegon. “Saya ingin melihat setiap program kegiatan di Pemda (Pemerintah Daerah) selalu berlandaskan pada data yang akurat, sehingga setiap proses kegiatan dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi berlangsung secara komprehensif, akuntabel dan tepat sasaran,” jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Statistik pada Diskominfo Kota Cilegon Riezka Budhi Mustika  mengatakan, lokakarya itu merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan produsen data dalam menyediakan data yang sesuai standar dan kaidah statistik, menyusun standar data sebagai pedoman produsen data dalam menyediakan data yang berkualitas untuk pembangunan dan menyusun rencana tindak lanjut SDI di Kota Cilegon.

(Red)

DBN Cilegon – Pemkot Cilegon kembali meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023. Penghargaan diberikan atas pencapaian Pemkot Cilegon yang telah ketercakupan jaminan kesehatannya lebih dari 95 persen.

Hadir dalam pemberian penghargaan tersebut Wakil Presiden Maruf Amin,  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta para gubernur dan bupati wali kota penerima penghargaan.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengaku bangga sebab apa yang dilakukannya mendapat apresiasi pemerintah pusat. Dia berharap UHC Kota Cilegon yang sudah mencapai 98,09 bisa dipertahankan.

“Dengan UHC kita yang tinggi, masyarakat Kota Cilegon tidak perlu khawatir kalau sakit.  Tinggal datang ke rumah sakit, tunjukkan KTP-nya, sambil sakitnya ditangani, BPJS-nya tetap diproses dalam waktu 3×24 jam paling lambat dan paling cepat 1×24 jam. Sebelum ada UHC, lebih dari 14 hari dan tidak dapat ditangani dengan cepat,” katanya.

Manfaat adanya UHC lainnya, kata Helldy, bila BPJS mati atau menunggak, warga tetap bisa mendapatkan layanan dengan syarat, BPJS-nya dialihkan ke program Pemkot Cilegon.

“Bila sedang di luar Cilegon pun, warga tidak perlu khawatir sebab daerah dengan UHC tinggi, bisa tetap mendapat pelayanan BPJS karena NIK warga Cilegon sudah terkoneksi dengan BPJS, ” katanya.

Kepala Dinkes Kota Cilegon Ratih Purnamasari mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 32 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan sekira 66 ribu warga kurang mampu di Kota Cilegon sehingga UHC lebih dari 95 persen.

“Setelah ini kita harus terus meningkatkan mutu pelayanan, sarana prasarana, SDM (sumber daya manusia) seperti pelatihan-pelatihan agar pelayanan kita semakin baik bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, baik Wapres Maruf Amin maupun Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi para gubernur, serta bupati wali kota yang telah bekerja keras mewujudkan UHC.

“Apresiasi tinggi atas berbagai upaya kerja keras kepala daerah mendukung JKN sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi tonggak revolusioner dalam pelayanan masyarakat indonesia,” kata Wapres.

Saat ini, kata Wapres, sebanyak 248 juta atau 90,35 persen penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan.

“Kita patut bangga Indonesia mampu jadi salah satu negara dengan cakupan kesehatan yang besar sehingga hampir seluruh penduduk mendapat jaminan kesehatan. Ke depan daerah yang belum mencapai harus mendukung agar target UHC 98 persen dari total penduduk bisa terealisasi,” katanya.

Ma’ruf Amin, menekankan agar pemda dapat berperan lebih dengan mendaftar BPJS bagi penduduk rentan seperti disabilitas, lansia, dan masyarakat terlantar.

“Pemda juga pastikan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya tanpa kecuali. Mendorong pekerja informal yang secara finansial mampu untuk mendaftar anggota keluarganya. Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri jaminan kesehatan,” katanya.

Terakhir, Wapres mendorong daerah peningkatan mutu layanan kesehatan, melalui penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan SDM sehingga masyarakat dapat merasakan fasilitas kesehatan yang bermutu.

Diketahui, dari 514 kabupaten/kota se-Indonesia, sebanyak 334 daerah sudah memenuhi UHC. Sedangkan di Banten dari delapan kabupaten kota, yang sudah UHC lima daerah, termasuk Kota Cilegon.

(Red)