Namun, terutama oleh kemampuan membangun paradigma profesi yang berakar pada integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap keadilan dalam ekosistem hukum demokratis. Profesi advokat pada hakikatnya lahir sebagai institusi moral dalam sistem hukum modern.
Ia bukan sekadar pekerjaan teknis yang menjual keahlian hukum. Advokat merupakan peran sosial yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara.
Dalam tradisi negara hukum modern, advokat ditempatkan sebagai unsur penting dalam administration of justice. Mereka bersama hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya.
Oleh karena itu, krisis dalam profesi advokat tidak hanya menjadi persoalan internal organisasi profesi semata. Krisis tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi dan tegaknya negara hukum.
Saat ini, profesi advokat Indonesia berada pada persimpangan sejarah yang menentukan arah masa depannya. Secara empiris, profesi advokat Indonesia menghadapi tiga persoalan mendasar yang saling berkelindan.
Pertama, fragmentasi kelembagaan organisasi advokat yang semakin kompleks. Setelah lahirnya berbagai organisasi advokat pasca reformasi, profesi ini mengalami fenomena organizational pluralism.
Ini menimbulkan masalah serius dalam standardisasi etika profesi, sistem pendidikan advokat, serta mekanisme penegakan disiplin. Kedua, krisis etika profesi yang kerap muncul dalam berbagai kasus hukum besar.
Hal ini memunculkan persepsi publik bahwa advokat tidak lagi sepenuhnya menjalankan fungsi officium nobile sebagai profesi terhormat. Ketiga, perubahan besar dalam lanskap sistem hukum global abad ke-21.
