Institusi TNI dan Polri tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku oknum.
Justru dengan mengusut dan menindak oknum, marwah institusi dapat dijaga.
SIAGA 98 juga mengingatkan bahwa perintah Presiden tidak boleh berhenti sebagai pernyataan politik di podium.
Publik sekarang menunggu tindak lanjut yang konkret.
Jika Presiden telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut, maka hasil pengusutan harus dapat diketahui publik secara transparan sesuai koridor hukum.
Presiden juga perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum bekerja tanpa intervensi dan tanpa pandang bulu.
Sebab persoalan tambang ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran hukum biasa. Di dalamnya terdapat persoalan penguasaan sumber daya alam, penerimaan negara, kerusakan lingkungan, konflik sosial dan potensi korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, SIAGA 98 memandang perintah Presiden tersebut harus dikawal sampai tuntas.
