Tingkat literasi Indonesia pada tahun 2026 menghadirkan sebuah gambaran yang tidak sederhana. Di satu sisi, capaian angka melek huruf nasional yang telah menembus 96,67% menjadi bukti bahwa akses dasar terhadap pendidikan terus mengalami kemajuan. Ini adalah hasil dari berbagai upaya panjang pemerintah dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pendidikan hingga ke pelosok negeri. Namun di sisi lain, capaian tersebut justru membuka kenyataan baru bahwa persoalan literasi tidak lagi sekadar tentang bisa membaca dan menulis, melainkan tentang bagaimana memahami, mengolah, dan memaknai informasi secara mendalam.
Fenomena yang muncul hari ini dapat disebut sebagai “krisis kedalaman literasi”. Masyarakat Indonesia terlihat semakin aktif dalam mengonsumsi berbagai bentuk informasi, terutama melalui media digital. Arus konten yang deras di media sosial menjadikan membaca sebagai aktivitas yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tren seperti BookTok dan Bookstagram bahkan berhasil mengubah citra membaca menjadi sesuatu yang lebih menarik dan relevan bagi generasi muda. Akan tetapi, peningkatan minat ini belum sepenuhnya diiringi dengan kemampuan literasi yang memadai. Banyak individu yang mampu membaca cepat, namun belum tentu mampu memahami isi bacaan secara kritis, apalagi memverifikasi kebenaran informasi yang diterima.
Hal ini tercermin dari capaian literasi dan numerasi siswa yang masih tergolong rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% siswa yang mencapai kecakapan minimum dalam membaca, dan bahkan lebih rendah dalam matematika, yakni sekitar 18%. Angka ini mengindikasikan bahwa sebagian besar peserta didik masih berada pada tahap memahami teks secara permukaan, belum sampai pada kemampuan analisis, refleksi, dan evaluasi informasi. Kondisi ini menjadi tantangan serius, terutama di tengah era informasi yang menuntut kemampuan berpikir kritis dan adaptif.
Di sisi lain, tingkat kegemaran membaca masyarakat yang berada di angka 54,8 poin menunjukkan adanya perbaikan, meskipun masih tertinggal dibandingkan negara lain. Ini menandakan bahwa budaya membaca mulai tumbuh, tetapi belum mengakar kuat sebagai kebutuhan utama. Membaca masih sering dipandang sebagai aktivitas tambahan, bukan sebagai bagian penting dari proses belajar sepanjang hayat.
Kondisi serupa juga terlihat dalam literasi keuangan digital. Meskipun tingkat literasi keuangan telah mencapai 65,43%, laju inklusi atau akses terhadap layanan keuangan berkembang lebih cepat dibandingkan pemahaman masyarakat terhadap produk tersebut. Artinya, banyak orang sudah menggunakan layanan keuangan digital, tetapi belum sepenuhnya memahami risiko dan manfaatnya. Ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak diimbangi dengan edukasi yang tepat.
Jika ditarik lebih luas, posisi Indonesia yang masih berada di peringkat bawah dalam survei PISA 2022 menjadi pengingat bahwa persoalan literasi adalah pekerjaan besar yang belum selesai. Skor membaca yang masih jauh di bawah rata-rata global menunjukkan bahwa peningkatan kualitas literasi tidak bisa hanya mengandalkan akses, tetapi juga harus menyentuh kualitas pembelajaran, metode pengajaran, serta lingkungan yang mendukung tumbuhnya budaya berpikir kritis.
Pada akhirnya, tingkat literasi Indonesia di tahun 2026 adalah cerminan dari sebuah fase transisi. Kita tidak lagi menghadapi persoalan buta huruf dalam arti sempit, tetapi sedang berhadapan dengan tantangan yang jauh lebih kompleks, yaitu bagaimana membangun masyarakat yang tidak hanya mampu membaca, tetapi juga mampu memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Di tengah derasnya arus digital, literasi bukan lagi sekadar kemampuan dasar, melainkan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kemajuan bangsa.
