Rencana pemberian motor listrik bagi pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya menjadi langkah strategis yang patut diapresiasi.
Dalam kerangka kebijakan, pengadaan kendaraan operasional memang memiliki alasan rasional: mempercepat mobilitas petugas, meningkatkan efisiensi distribusi layanan, serta mendukung agenda transisi energi yang lebih ramah lingkungan.
Namun realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Wacana ini justru memantik gelombang reaksi sinis dari publik, menghadirkan pertanyaan yang lebih dalam daripada sekadar soal teknis: apakah ini benar-benar prioritas yang tepat?
Kecurigaan publik tidak muncul tanpa sebab. Isu ini bermula dari beredarnya informasi yang menyebutkan pengadaan motor listrik dalam jumlah besar, bahkan sempat dikaitkan dengan angka puluhan ribu unit.
Meski telah diklarifikasi oleh pihak terkait bahwa angka yang beredar tidak sepenuhnya akurat dan pengadaan masih dalam tahap administrasi, persepsi publik telanjur terbentuk.
Dalam ruang sosial yang sudah lama diwarnai ketidakpercayaan terhadap transparansi anggaran, klarifikasi sering kali kalah cepat dibandingkan narasi yang lebih sensasional.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, sensitivitas masyarakat terhadap penggunaan anggaran negara menjadi semakin tinggi.
Harga kebutuhan pokok yang fluktuatif, tekanan daya beli, serta ketidakpastian ekonomi global membuat masyarakat lebih kritis dalam menilai setiap kebijakan.
