Dalam konteks ini, pengadaan motor listrik dalam jumlah besar dengan mudah dipersepsikan sebagai bentuk pemborosan, atau setidaknya sebagai kebijakan yang tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat.
Padahal, jika dilihat dari sudut pandang operasional, kebutuhan akan kendaraan bagi petugas lapangan bukanlah sesuatu yang berlebihan.
Program MBG sendiri memiliki cakupan luas, melibatkan distribusi layanan ke berbagai wilayah dengan kompleksitas geografis yang tidak sederhana.
Mobilitas menjadi kunci, dan tanpa dukungan sarana yang memadai, efektivitas program bisa terhambat.
Namun persoalannya bukan semata pada kebutuhan tersebut, melainkan pada bagaimana kebijakan itu ditempatkan dalam skala prioritas yang lebih luas.
Di sinilah kritik publik menemukan pijakannya. Ketika rencana pengadaan motor listrik muncul, ingatan kolektif masyarakat langsung tertuju pada sektor lain yang hingga kini belum terselesaikan, terutama pendidikan.
Isu kesejahteraan guru, khususnya tenaga honorer, masih menjadi persoalan yang berlarut-larut. Fasilitas pendidikan di berbagai daerah belum merata.
Beban administratif tenaga pendidik sering kali tidak sebanding dengan penghargaan yang diterima. Semua itu bukan isu baru, melainkan luka lama yang belum benar-benar sembuh.
