Dalam kerangka tersebut, keberadaan SPPG sebagai pelaksana di lapangan memang membutuhkan dukungan yang memadai.
Namun kembali lagi, persoalan utama bukan pada keberadaan program, melainkan pada bagaimana kebijakan pendukungnya dipersepsikan oleh masyarakat.
Apa yang terjadi saat ini mencerminkan adanya jarak antara perencanaan kebijakan dan penerimaan publik.
Di satu sisi, pemerintah mungkin melihat pengadaan motor listrik sebagai bagian dari solusi. Di sisi lain, masyarakat melihatnya sebagai simbol dari prioritas yang dianggap belum tepat.
Perbedaan sudut pandang ini menjadi semakin tajam ketika tidak ada jembatan komunikasi yang mampu menjelaskan secara utuh alasan di balik kebijakan tersebut.
Pada akhirnya, polemik ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia selalu berada dalam konteks sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.
Sebuah keputusan tidak hanya harus benar secara administratif, tetapi juga harus terasa adil secara sosial. Selama masih ada sektor-sektor fundamental yang belum mendapatkan perhatian optimal, maka setiap kebijakan besar di sektor lain akan selalu dibandingkan, dipertanyakan, dan bahkan dicurigai.
Dalam situasi seperti ini, yang dipertaruhkan bukan hanya efektivitas program, tetapi juga kepercayaan publik. Dan ketika kepercayaan itu mulai terkikis, maka kebijakan sebaik apa pun akan sulit mendapatkan legitimasi yang utuh.
