Presiden Prabowo sebelumnya juga telah menyatakan bahwa proyek Giant Sea Wall merupakan pekerjaan besar yang harus dimulai meskipun penyelesaiannya dapat berlangsung lintas pemerintahan.
Pemerintah bahkan membuka peluang keterlibatan investor dari berbagai negara. Namun, pembangunan tersebut ditegaskan tidak boleh sepenuhnya bergantung pada investasi asing. Pemerintah menyatakan akan mengambil bagian dalam pembiayaan proyek dan tetap mendorong pembangunan menggunakan kemampuan nasional.
Bukan Sekadar Tanggul
Konsep Giant Sea Wall yang dikembangkan pemerintah tidak berhenti pada pembangunan tembok raksasa di laut. Infrastruktur tersebut dirancang sebagai sistem perlindungan kawasan pesisir yang terintegrasi dengan pengendalian banjir, pengelolaan air, perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya menjelaskan bahwa proyek tersebut harus dipandang sebagai sistem adaptasi terhadap perubahan iklim, bukan hanya konstruksi fisik.
Pemerintah juga melihat adanya peluang ekonomi di balik pembangunan Giant Sea Wall. Kawasan yang terlindungi diharapkan dapat menjadi lokasi tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru, sekaligus memberikan kepastian bagi kegiatan industri dan investasi.
Pada Mei 2026, pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall tidak hanya diarahkan untuk melindungi Pantura, tetapi juga berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pemerintah saat itu tengah menyempurnakan master plan dengan mempertimbangkan titik-titik yang dapat dikembangkan menjadi kawasan ekonomi.
Artinya, proyek ini membawa dua agenda besar sekaligus. Pertama, menyelamatkan kawasan Pantura dari ancaman banjir rob dan perubahan iklim. Kedua, memastikan kawasan tersebut tetap menjadi salah satu mesin utama perekonomian nasional.
