Sebelumnya, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi proyek secara keseluruhan dapat mencapai sekitar US$80 miliar, sedangkan tahap awal di kawasan Teluk Jakarta diperkirakan membutuhkan US$8–10 miliar.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa Giant Sea Wall merupakan salah satu proyek infrastruktur terbesar yang pernah direncanakan Indonesia.
Namun, pemerintah melihat investasi tersebut sebagai kebutuhan strategis untuk mengurangi potensi kerugian yang jauh lebih besar apabila kawasan Pantura dibiarkan menghadapi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah tanpa perlindungan memadai.
Dengan kondisi Pantura yang semakin rentan, pembangunan Giant Sea Wall kini memasuki fase yang semakin penting. Tantangannya bukan hanya bagaimana membangun tanggul, tetapi bagaimana memastikan proyek tersebut benar-benar efektif melindungi masyarakat dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan maupun kehidupan sosial ekonomi warga.
Percepatan pembangunan juga harus diikuti dengan transparansi perencanaan, pengawasan anggaran dan keterlibatan masyarakat. Sebab, proyek sebesar ini akan bersentuhan langsung dengan kepentingan jutaan warga dan kawasan ekonomi strategis.
Jika berhasil direalisasikan dengan perencanaan matang, Giant Sea Wall bukan hanya menjadi benteng menghadapi laut. Infrastruktur tersebut dapat menjadi simbol keseriusan Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus mempertahankan kawasan Pantura sebagai salah satu urat nadi perekonomian nasional.
Bagi masyarakat pesisir, pembangunan tersebut pada akhirnya bukan sekadar proyek infrastruktur. Lebih jauh, Giant Sea Wall menjadi harapan agar rumah, lingkungan, mata pencaharian dan aktivitas ekonomi mereka tetap dapat bertahan menghadapi ancaman laut yang semakin nyata.
Kini, tantangan pemerintah adalah memastikan dorongan Presiden Prabowo untuk segera membangun Giant Sea Wall benar-benar diterjemahkan menjadi langkah konkret, terukur dan berkelanjutan.
