SERANG, DISTRIKBANTENNEWS.COM – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten, Virgojanti, baru-baru ini membuka Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) di Le Dian Hotel, Kota Serang. Forum ini diadakan sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Virgojanti menekankan pentingnya evaluasi terhadap permasalahan yang dihadapi di tahun sebelumnya dalam penyusunan Rancangan Kerja. Hal ini bertujuan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025.
Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam forum ini antara lain pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pemerintah daerah terus berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menjamin kesejahteraan masyarakat.
Virgojanti juga menyoroti beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan, seperti peningkatan layanan pengaduan kekerasan, upaya penurunan angka stunting, dan peningkatan pendapatan perempuan dan ekonomi keluarga. “Terkait dengan masalah stunting, tahun 2024 ini target kinerjanya adalah 14 persen, mudah-mudahan Provinsi Banten bisa dapat realisasikan di bawah 14 persen,” ungkapnya.
Selain itu, Virgojanti mengajak semua stakeholder untuk berperan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan yang lebih baik lagi di masa depan. “Kita berharap pertemuan ini juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk menjalin sinergi dan sinkronisasi dalam mencapai target sasaran dengan menghasilkan output dan outcome yang sudah ditetapkan antara Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DP3AKKB Provinsi Banten, Siti Ma’ani Nina, dalam laporannya menyampaikan bahwa forum perangkat daerah tersebut diikuti oleh OPD lingkup Provinsi Banten, Kepala OPD pengampu perempuan dan anak, pengampu pengendalian penduduk dan keluarga berencana, OPD kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal serta lembaga stakeholder. “Ini sebagai wujud komitmen bersama memperkuat upaya kita dalam capaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Forum ini juga diharapkan dapat menjadi panduan dalam menyamakan persepsi dan pemahaman bersama, serta mendapatkan masukan yang penting terhadap rencana kerja tahun 2025. (*)
(her/red)
