Potensi Korupsi Jadi Alasan Utama
Vox Politica juga menanyakan alasan responden tidak puas terhadap kinerja para menteri tersebut.
Hasilnya, potensi korupsi menjadi alasan yang paling banyak disebut, yakni 41,5 persen. Berikutnya, program yang dinilai tidak terasa di masyarakat sebesar 31,5 persen, kebijakan kurang tepat 27,5 persen, komunikasi buruk 15,5 persen, serta tidak responsif 12,5 persen.
Menurut Fadhly, temuan tersebut menunjukkan bahwa integritas pejabat dan sejauh mana program pemerintah memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat menjadi perhatian responden.
“Ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas juga menjadi bagian dari evaluasi publik,” jelasnya.
Survei tersebut juga menanyakan tindakan konkret yang menurut responden perlu dilakukan terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan.
Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi diberhentikan dari jabatan menteri. Kemudian 15,5 persen memilih dipindahkan tugas, 10 persen dipertahankan, 5 persen diberi target perbaikan, sedangkan 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.
Fadhly menegaskan, angka tersebut merupakan preferensi responden dalam survei dan bukan keputusan politik.
