JAKARTA — Presidium Pelajar Nasional (PPN) mendorong agar pelajar dan generasi muda tidak hanya dipandang sebagai kelompok pemilih dalam kontestasi politik, tetapi dilibatkan secara bermakna dalam proses reformasi kepemiluan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam Diskusi Nasional bertajuk “Mengawal RUU Pemilu, Memperkuat Partisipasi Generasi Muda, dan Menatap Demokrasi 2029” yang digelar PPN. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi organisasi pelajar nasional untuk membahas arah reformasi kepemiluan sekaligus merumuskan gagasan mengenai masa depan demokrasi Indonesia.
Diskusi menghadirkan perwakilan organisasi pelajar nasional, tokoh, praktisi, serta berbagai pihak untuk membahas persoalan kepemiluan, khususnya mengenai ruang partisipasi generasi muda dalam proses demokrasi.
Sekretaris Jenderal PB SEPMI, Reza Firdaus, yang menjadi pemantik diskusi, menilai pelajar dan generasi muda selama ini kerap ditempatkan sebagai objek dalam politik elektoral. Jumlah mereka diperhitungkan sebagai potensi pemilih, tetapi ruang untuk ikut membicarakan sistem demokrasi dan aturan kepemiluan dinilai perlu diperluas.
“Jangan sampai pelajar hanya dicari ketika suara mereka dibutuhkan di bilik suara, tetapi tidak didengar ketika aturan main demokrasinya sedang disusun,” kata Reza dalam forum tersebut.
Menurut Reza, reformasi kepemiluan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu. Reformasi juga menyangkut bagaimana sistem demokrasi mampu menjamin partisipasi, representasi, pendidikan politik, serta keterlibatan warga negara, termasuk generasi muda.
Karena itu, pelajar dinilai tidak cukup hanya menjadi sasaran sosialisasi politik. Mereka perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan gagasan dan ikut terlibat dalam percakapan mengenai arah demokrasi.
“Generasi muda selalu disebut sebagai masa depan bangsa. Tetapi kalau hari ini mereka tidak diberi ruang untuk ikut membicarakan masa depan sistem politiknya sendiri, maka narasi tentang generasi muda sebagai masa depan hanya akan menjadi slogan,” ujar Reza.
