“Keputusan mengenai pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
RUU Perampasan Aset Jadi Sorotan
Selain kinerja kementerian, Vox Politica turut mengukur persepsi masyarakat terhadap peran partai politik pendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.
Lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disorot responden, yakni 43,5 persen.
Selanjutnya, responden menyoroti lemahnya pemberantasan korupsi sebesar 23,5 persen, kurangnya pengawasan terhadap program prioritas pemerintah 18 persen, lemahnya pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok 10 persen, serta kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar 3 persen.
Fadhly mengatakan penilaian terhadap partai politik pendukung pemerintah tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap kebijakan eksekutif.
“Partai politik di DPR juga dinilai melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kemampuannya menyerap aspirasi masyarakat. Dukungan terhadap pemerintah dan fungsi pengawasan DPR merupakan dua aspek yang sama-sama muncul dalam evaluasi responden,” ujarnya.
Dalam pertanyaan mengenai Ketua Umum/Ketua Harian partai pendukung pemerintah yang dinilai kurang mampu mengarahkan partainya untuk mendukung keberhasilan program pemerintah sekaligus menjalankan fungsi DPR, hasilnya sebagai berikut:
