Menurut Faisal, skema tersebut dinilai lebih sederhana karena masyarakat tidak harus membayar parkir setiap kali menggunakan fasilitas parkir yang dikelola pemerintah.
Selain memberikan kepastian bagi masyarakat, sistem tersebut juga dinilai dapat menjadi instrumen untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan.
Kendaraan yang Bayar PKB Bisa Dapat Stiker
Faisal juga mengusulkan penerapan stiker khusus bagi kendaraan yang telah memenuhi kewajiban PKB. Stiker tersebut dapat menjadi penanda bahwa kendaraan telah memenuhi kewajiban pajak sekaligus memperoleh hak atas fasilitas parkir tertentu tanpa pungutan tambahan.
Sementara kendaraan yang belum memenuhi kewajiban PKB atau tidak memiliki bukti pembayaran dapat dikenakan tarif parkir yang berbeda dan lebih tinggi.
“Bilamana nanti masyarakat tidak membayar PKB atau tidak ada bukti stiker, maka silakan gunakan aturan tarif parkir baru yang memang lebih mahal. Sehingga Pemprov selain pendapatannya meningkat, juga ada peningkatan wajib pajak PKB,” ujarnya.
Faisal menilai skema tersebut memiliki dua manfaat sekaligus. Di satu sisi, pemerintah daerah tetap memiliki peluang meningkatkan penerimaan. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan insentif untuk memenuhi kewajiban pembayaran PKB.
Kendaraan Luar Jakarta Diusulkan Bayar Lebih Mahal
