Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebelumnya menyatakan masih mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan kebijakan tarif parkir.
Polemik tarif parkir pun tidak semata-mata berkaitan dengan besaran pungutan. Kebijakan tersebut juga bersinggungan dengan upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, mendorong kepatuhan masyarakat membayar PKB, mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi parkir liar, hingga menjaga daya beli masyarakat.
Di tengah berbagai kepentingan tersebut, usulan skema parkir berbasis PKB yang disampaikan Teuku Faisal menjadi salah satu alternatif yang dapat dikaji lebih lanjut oleh Pemprov DKI Jakarta.
Skema tersebut diharapkan mampu mencari titik temu antara kepentingan pemerintah meningkatkan penerimaan daerah dan kebutuhan masyarakat mendapatkan layanan parkir yang terjangkau, transparan, serta tidak semakin membebani pengeluaran harian.
