Kondisi tersebut dikhawatirkan justru mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan tambahan, seperti berlibur atau pulang ke kampung halaman. Jika hal ini terjadi, maka tujuan awal untuk menghemat BBM justru bisa berbalik arah.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran terkait kemungkinan penyalahgunaan kebijakan. Tidak menutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan WFH bukan untuk bekerja, melainkan sebagai waktu luang.
Walaupun hal ini masih bersifat asumsi, potensi tersebut tetap perlu menjadi perhatian. Tanpa pengawasan yang jelas, produktivitas kerja bisa saja menurun, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Di tengah polemik tersebut, muncul usulan alternatif yang dianggap lebih efektif, yaitu memindahkan jadwal WFH ke pertengahan pekan seperti hari Rabu.
Gagasan ini dinilai lebih masuk akal karena tidak menciptakan jeda panjang yang berpotensi dimanfaatkan untuk kegiatan di luar pekerjaan.
Dengan pola seperti ini, mobilitas masyarakat dapat tetap terkendali dan tidak mengalami lonjakan di akhir pekan. Selain itu, jeda di tengah minggu juga dapat memberikan efek penyegaran sehingga berpotensi meningkatkan kinerja pegawai.
Lebih jauh lagi, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah perlu melihat secara nyata apakah kebijakan WFH benar-benar berdampak pada penurunan konsumsi BBM.
Data terkait mobilitas masyarakat, penggunaan bahan bakar, serta tingkat produktivitas ASN harus menjadi dasar dalam menilai efektivitas kebijakan ini. Tanpa adanya evaluasi yang jelas, kebijakan ini berisiko hanya menjadi langkah simbolis tanpa hasil yang berarti.
