Di ruang-ruang kelas yang sederhana, di sekolah-sekolah pinggiran kota, di pelosok desa yang jalannya masih berlumpur, bahkan di gedung sekolah yang nyaris roboh, para guru sedang berperang. Perang yang mereka hadapi bukan perang dengan senjata, bukan pula perang yang terdengar dentuman meriamnya. Perang itu sunyi, tetapi nyata. Perang itu melelahkan, tetapi jarang terlihat. Mereka berperang melawan ketimpangan kebijakan, berperang melawan persoalan kesejahteraan, dan berperang melawan janji-janji manis yang terus diucapkan namun tak pernah benar-benar datang.
Guru selama ini sering disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Julukan itu terdengar mulia, tetapi di balik kalimat tersebut tersimpan ironi yang panjang. Seolah-olah pengabdian guru cukup dibayar dengan pujian, penghormatan simbolik, dan ucapan terima kasih setiap Hari Guru Nasional. Padahal, guru adalah profesi yang membutuhkan penghargaan nyata, perlindungan jelas, dan dukungan yang berkelanjutan. Mereka bukan sekadar simbol pengabdian, tetapi tenaga profesional yang menentukan masa depan bangsa.
Perang pertama yang dihadapi guru adalah ketimpangan kebijakan. Tidak semua guru berada dalam posisi yang setara di mata negara. Ada guru yang memiliki akses terhadap fasilitas memadai, pelatihan berkualitas, dan sistem kerja yang tertata. Namun di sisi lain, banyak guru honorer yang harus bertahan dengan status tidak pasti, gaji minim, dan beban kerja besar. Mereka mengajar dengan tanggung jawab yang sama, tetapi hak yang diterima jauh berbeda. Mereka diminta profesional, tetapi tidak selalu diperlakukan secara profesional.
Ketimpangan ini juga terlihat antara sekolah di kota dan sekolah di daerah terpencil. Guru di wilayah perkotaan mungkin lebih mudah mendapatkan sarana pembelajaran, internet cepat, dan dukungan administratif. Sementara guru di daerah pelosok harus berjuang sendiri. Ada yang harus menempuh perjalanan jauh, menyeberangi sungai, mendaki bukit, bahkan mengajar di kelas dengan fasilitas seadanya. Ketika kebijakan pendidikan dibuat seragam tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan, guru di daerah tertinggal menjadi pihak yang paling berat menanggung akibatnya.
Perang kedua adalah melawan persoalan kesejahteraan. Sulit membangun pendidikan berkualitas jika pendidiknya sendiri masih sibuk memikirkan kebutuhan dasar hidup. Masih banyak guru yang menerima penghasilan jauh dari layak. Ada yang harus mengajar di beberapa sekolah sekaligus agar dapur tetap mengepul. Ada yang sepulang mengajar masih bekerja sampingan menjadi pedagang, ojek, buruh lepas, atau pekerjaan lain demi menutup kebutuhan keluarga. Mereka tetap berdiri di depan kelas dengan senyum, walau di rumah dihantui tagihan dan biaya hidup yang terus meningkat.
Ironinya, guru dituntut terus meningkatkan kompetensi. Mereka harus mengikuti pelatihan, menguasai teknologi, menyesuaikan kurikulum baru, menyusun administrasi berlapis, dan membangun pembelajaran kreatif. Semua tuntutan itu wajar jika diiringi dukungan memadai. Namun jika beban terus bertambah sementara kesejahteraan stagnan, maka guru sedang diminta berlari dengan kaki yang diikat.
Perang ketiga adalah melawan janji manis yang tak kunjung datang. Setiap pergantian kebijakan, setiap musim politik, pendidikan hampir selalu menjadi topik utama. Guru dijanjikan peningkatan kesejahteraan, pengangkatan status, perlindungan hukum, penyederhanaan administrasi, hingga pemerataan fasilitas. Kata-kata itu terdengar indah, penuh harapan, dan sering disambut tepuk tangan. Namun bagi banyak guru, janji-janji itu terlalu sering berhenti di podium.
Banyak guru telah menunggu bertahun-tahun untuk kepastian status kerja. Banyak pula yang menanti tunjangan cair tepat waktu, menunggu pemerataan akses, menunggu reformasi birokrasi yang memudahkan kerja mereka. Tetapi yang datang justru kerap kali perubahan aturan yang membingungkan, proses administrasi yang rumit, atau kebijakan setengah jalan. Guru akhirnya terbiasa berharap sambil menahan kecewa.
Meski demikian, hebatnya para guru tetap bertahan. Mereka tetap datang pagi-pagi, menyiapkan materi, menyemangati murid yang kehilangan percaya diri, mendengarkan cerita anak-anak yang bermasalah di rumah, dan menanamkan nilai-nilai baik yang tak tercatat di rapor. Mereka tetap bekerja bahkan ketika sistem belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Di tengah segala kekurangan, guru masih memilih untuk setia. Karena itu, sudah saatnya masyarakat dan negara berhenti memandang perjuangan guru sebagai sesuatu yang biasa. Jika guru terus dibiarkan berperang sendirian, maka yang kalah bukan hanya guru, melainkan masa depan bangsa. Pendidikan tidak akan maju hanya dengan slogan. Pendidikan tidak akan tumbuh hanya dengan seremoni. Pendidikan membutuhkan keberpihakan yang nyata.
Keberpihakan itu berarti kebijakan yang adil bagi semua guru, baik ASN maupun honorer. Keberpihakan itu berarti penghasilan layak yang memungkinkan guru hidup bermartabat. Keberpihakan itu berarti sistem kerja yang memudahkan, bukan membebani. Keberpihakan itu berarti mendengar suara guru sebelum membuat aturan tentang guru.
Guru memang sedang berperang. Tetapi mereka seharusnya tidak perlu terus-menerus berada di medan tempur. Sudah waktunya mereka diberi ruang untuk fokus pada tugas utamanya: mendidik, membimbing, dan membangun generasi penerus bangsa. Sebab ketika guru tenang, dihargai, dan disejahterakan, maka pendidikan akan tumbuh dengan kuat. Dan ketika pendidikan kuat, bangsa ini akan memiliki masa depan yang jauh lebih baik.
