Angka ini sering dijadikan dasar bahwa ruang efisiensi masih besar, namun logika tersebut mengabaikan struktur belanja.
Beberapa pos utama justru sudah tidak fleksibel.
Pos pendidikan tersisa sekitar Rp459,7 triliun setelah direalokasi Rp223,6 triliun. Pos kesehatan tersisa sekitar Rp153,1 triliun setelah direalokasi Rp24,7 triliun.
Sementara itu, pos perlindungan sosial sekitar Rp279,5 triliun tidak bisa dipotong tanpa risiko sosial. Dengan demikian, ruang efisiensi tidak lagi berada di sektor-sektor tersebut.
Yang tersisa adalah belanja negara yang selama ini jarang disentuh, yaitu birokrasi, proyek, dan belanja non-esensial.
Jika dihitung ulang secara realistis, ruang efisiensi kini berada di kisaran Rp140 hingga Rp205 triliun.
Haidar Alwi mengidentifikasi enam area potensi efisiensi. Pertama, program dukungan manajemen yang tersebar di hampir seluruh kementerian/lembaga, dengan nilai agregat diperkirakan Rp400–500 triliun.
Sekitar Rp67 triliun dari pos ini sudah digunakan untuk MBG.
