DISTRIKBANTENNEWS.COM, Bekasi - DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat. Ini untuk mengantisipasi potensi banjir di sepanjang Kali Bekasi.
Pembangunan tanggul di lokasi tersebut belum rampung. Masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan pemerintah tidak bisa menunggu terlalu lama. Proses pembebasan lahan harus diselesaikan.
Penanganan sementara harus segera disiapkan. Tujuannya agar risiko banjir di permukiman dapat ditekan.
"Kalau status permasalahan ini belum clear and clean, maka kita harus bisa mengambil langkah strategis yang sifatnya darurat," ujar Latu pada Kamis kemarin (5/3/2026).
Pernyataan itu disampaikannya usai susur Sungai Bekasi. Kegiatan ini bersama Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, dan sejumlah warga.
DPRD membuka opsi penanganan sementara di titik rawan banjir. Ini dilakukan sambil menunggu penyelesaian sengketa lahan.
Beberapa alternatif yang dipertimbangkan antara lain pemasangan karung pasir (sandbag) atau bronjong. Keduanya berfungsi sebagai penguat tanggul sementara.
"Entah itu pakai sandbag maupun yang sifatnya bronjong. Nanti itu kita akan dukung," kata Latu.
Sumber pendanaan untuk penanganan sementara maupun pembangunan tanggul permanen akan dibahas lebih lanjut. Pendanaan dimungkinkan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Bekasi, atau skema kolaborasi ketiganya.
Latu menilai langkah ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Warga yang tinggal di sekitar bantaran sungai setidaknya bisa melihat adanya kebijakan konkret pemerintah, meskipun bersifat sementara.
***
