“Pabrik makin banyak, tapi orang sini tetap susah masuk. Banyak yang diterima dari luar daerah,” ujar Asep (35), warga Kecamatan Cibeber.
Keluhan serupa disampaikan Siti (27), warga Kecamatan Jombang.
“Lowongan ada, tapi syaratnya berat. Kami kalah di pengalaman dan skill,” katanya.
Keluhan warga ini memperlihatkan adanya jarak antara pertumbuhan industri dan akses tenaga kerja lokal.
Secara ekonomi, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cilegon mencapai lebih dari 40 persen. Namun, dominasi industri tersebut belum sepenuhnya diikuti peningkatan kesejahteraan tenaga kerja lokal.
Jika MoU Krakatau Steel–Pemkot hanya fokus pada pembangunan infrastruktur industri tanpa roadmap penyerapan tenaga kerja lokal, maka pertumbuhan ekonomi berpotensi semakin eksklusif.
Publik kini menuntut kejelasan mengenai berapa persen tenaga kerja lokal yang akan diserap, berapa anggaran pelatihan yang disiapkan, serta bagaimana mekanisme pengawasan implementasi MoU. Tanpa kejelasan itu, MoU dikhawatirkan hanya menjadi simbol pertumbuhan industri yang tidak menyentuh akar persoalan sosial. (red/afit)
