Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di daerah. Kerja sama strategis ini ditegaskan dalam rangka memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis pada data yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi dalam rangkaian High Level Meeting Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Senin (17/11/2025).
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Publik
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya data sebagai fondasi dari setiap kebijakan publik yang bertanggung jawab. Ia menyampaikan bahwa langkah awal pemerintahannya dimulai dengan kunjungan ke BPS Banten untuk memahami kondisi faktual melalui data.
“Saya ingin tahu dari mana saya harus mulai bekerja. Saya harus memahami data dari awal agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andra Soni.
Ia mencontohkan, data BPS berperan besar dalam perumusan Kebijakan Sekolah Gratis SMA, SMK, dan SKh. Kebijakan tersebut lahir dari temuan bahwa sekitar 30 ribu lulusan SMP di Banten setiap tahun tidak dapat melanjutkan pendidikan.
“Saya berharap kebijakan ini dapat terukur oleh data. Dalam tiga tahun, manfaatnya harus terlihat dari peningkatan rata-rata lama sekolah,” tambahnya.
MoU ini menjadi dasar penguatan integrasi data lintas perangkat daerah, mulai dari penyediaan data, sinkronisasi sistem informasi statistik daerah, hingga evaluasi berbagai program publik.
Banten Punya Peran Strategis di Kawasan Jabalnusa
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi menyebut Banten memiliki kontribusi signifikan sebagai bagian dari kawasan Jabalnusa yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Banten pada triwulan III 2025 tumbuh 5,29% (yoy) dan memberi kontribusi 6,60% terhadap total PDRB kawasan Jabalnusa. Sektor pertanian bahkan mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni 11% pada periode tersebut.
“Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus dioptimalkan. Data BPS manfaatnya sangat besar, terutama bagi kepala daerah,” ujar Sonny.
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak pada pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun mendatang untuk memetakan struktur ekonomi daerah secara komprehensif, termasuk profit margin industri.
Konreg PDRB Jadi Ruang Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi Regional
Kepala Bappeda Banten Mahdani menjelaskan bahwa penunjukan Banten sebagai tuan rumah Konreg PDRB 2025 merupakan hasil kesepakatan tahun sebelumnya. Forum ini menjadi wadah koordinasi antara BPS, Bappeda, instansi statistik pemerintah daerah, Bank Indonesia, hingga pemangku kepentingan regional.
“Konreg ini menjadi ruang bersama untuk menyepakati arah percepatan pembangunan ekonomi regional berbasis data, terutama dalam merumuskan peran sektor pangan dan energi,” kata Mahdani.
Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi lintas wilayah dan menghasilkan rekomendasi pembangunan ekonomi yang lebih terukur dan berkelanjutan. ***
