“Karena itu semua, pada akhirnya dalam rangka membiayai pembangunan. Sebagian besar dari sumber pembangunan itu pembiayaannya dari pajak. Kita akan terus bekerjasama untuk mengoptimalkan pendapatan,” papar Al Muktabar.
Masih menurut Al Muktabar melalui kerja sama ini, Pemerintah Daerah pada akhirnya mendapatkan keuntungan dengan nilai lebih. Khususnya dalam bentuk dana transfer maupun dana alokasi umum kalau pendapatan bisa maksimal.
“Secara teknis, Pemerintah Daerah juga bisa mengoptimalkan pajak daerah dengan basis data kuat yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Termasuk peluang-peluang dalam melakukan inovasi daerah dalam intensifikasi untuk meningkatkan yang sudah ada dan ekstensifikasi dalam mencari sumber-sumber baru,” jelasnya.
‘Ini perlu disiapkan regulasinya. Pemerintah Pusat mendukung hal itu,” tambah Al Muktabar.
Al Muktabar optimis para wajib pajak akan tetap taat dalam membayar pajak. Pasalnya, tagihan pajak basisnya adalah data dan merupakan kewajiban kepada negara yang ada regulasinya.
“Karena ini kita membangun negara, kepada para wajib pajak, sumber pendapatan itu di antaranya dari pajak. Saya imbau untuk kita semua patuh membayar pajak. Karena pajak itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat,” pungkas Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, korupsi penerimaan daerah kalau dibenahi PAD meningkat pesat. Kuncinya digitalisasi.
“KPK sangat antusias dalam kerja sama pertukaran data ini,” ungkapnya.
