Namun, Andra Soni mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah cepat berpuas diri.
Menurutnya, angka APM sebesar 65,28 persen masih menunjukkan adanya ruang yang sangat besar untuk meningkatkan akses pendidikan. Begitu pula APK 82,97 persen yang berarti masih terdapat anak-anak Banten yang perlu dipastikan memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan menengah.
“Karena itu, pekerjaan kita belum selesai. Justru angka-angka itu menjadi alasan mengapa Pemprov Banten harus terus memperkuat kebijakan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Bagi masyarakat, kebijakan tersebut bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan. Kehadiran sekolah baru dan program sekolah gratis dirasakan langsung sebagai solusi atas persoalan pendidikan yang selama ini mereka hadapi.
Ketua RT setempat, Muhadi (64), mengaku terharu melihat sekolah baru akhirnya hadir lebih dekat dengan permukiman warga.
Ia mengatakan, masyarakat telah lama berharap adanya sekolah negeri yang mudah dijangkau anak-anak di wilayah tersebut.
Menurut Muhadi, sejak sistem penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi diberlakukan, tidak sedikit anak di wilayahnya yang kesulitan mendapatkan sekolah negeri.
Jarak sekolah negeri terdekat yang mencapai sekitar 1,5 kilometer menjadi salah satu kendala. Sementara itu, sekolah swasta sebelumnya masih membutuhkan biaya yang harus dipikirkan oleh keluarga.
