Karena itu, pembagian peran antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dinilai penting agar pembangunan dapat dilakukan lebih cepat.
“Lahannya disiapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, pembangunan infrastrukturnya Provinsi,” tegas Andra Soni.
Ia menambahkan, Pemprov Banten akan terus melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pendidikan yang telah berjalan. Evaluasi dilakukan agar program semakin tepat sasaran, efektif, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah indikator juga menunjukkan adanya perkembangan positif dalam bidang pendidikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK sederajat di Provinsi Banten meningkat dari 63,50 persen pada 2024 menjadi 65,28 persen pada 2025.
Peningkatan tersebut menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah menengah yang mengikuti pendidikan pada jenjang yang sesuai dengan usianya.
Sementara itu, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK sederajat juga mengalami peningkatan. Pada 2024, APK tercatat sebesar 79,42 persen dan meningkat menjadi 82,97 persen pada 2025.
Artinya, terjadi kenaikan sebesar 3,55 poin persentase dalam satu tahun.
