Selain kendaraan, petugas juga menyasar pedagang kaki lima (PKL) yang menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan. Keberadaan lapak di atas fasilitas umum dinilai mengganggu hak pejalan kaki sekaligus mempersempit ruang jalan yang berpotensi memicu kemacetan.
Petugas memberikan edukasi dan imbauan kepada para pedagang agar tidak lagi memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. Langkah persuasif tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban ruang publik.
Agus menambahkan bahwa parkir liar bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap kelancaran lalu lintas. Kendaraan yang memenuhi bahu jalan sering kali menyebabkan penyempitan jalur sehingga arus kendaraan menjadi tersendat, terutama pada jam-jam sibuk.
Karena itu, pihaknya meminta pengelola kawasan komersial maupun pusat perbelanjaan agar menyediakan lahan parkir yang memadai sehingga pengunjung tidak lagi memanfaatkan bahu jalan atau trotoar sebagai tempat parkir.
"Kami akan terus menggencarkan penertiban. Kami juga mengimbau pengelola kawasan komersial agar menyediakan fasilitas parkir yang cukup sehingga kendaraan tidak meluber ke badan jalan," kata Agus.
Pemerintah berharap operasi ini dapat memberikan efek jera kepada para pelanggar sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan parkir. Dengan demikian, ketertiban lalu lintas dapat terjaga, kemacetan berkurang, dan hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar tetap terlindungi.
Operasi penertiban parkir liar akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya menciptakan Jakarta yang lebih tertib, nyaman, dan aman bagi seluruh pengguna jalan.
