KALIMANTAN BARAT — Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menyiapkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk diperbantukan melalui mekanisme bawah kendali operasi (BKO) ke enam provinsi prioritas.
Langkah tersebut disiapkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni sebagai upaya memperkuat personel di lapangan, menyusul perkembangan titik panas atau hotspot yang dinilai masih sangat dinamis di sejumlah wilayah. Penguatan ini juga dilakukan untuk memastikan instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan karhutla dapat diterapkan secara optimal.
Raja Antoni menyampaikan hal tersebut setelah melakukan pengecekan langsung lokasi karhutla di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Senin (24/8/2026).
Menurut Raja Antoni, kunjungannya ke Kalimantan Barat merupakan bagian dari tugas yang diberikan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan karhutla berjalan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Saya hadir di Kalimantan Barat hari ini diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apa yang menjadi perintah beliau berjalan dengan baik. Apa yang menjadi instruksi beliau diimplementasikan oleh teman-teman terutama yang ada di Provinsi Kalimantan Barat,” ujar Raja Antoni.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin penanganan karhutla hanya mengandalkan respons ketika kebakaran sudah meluas. Karena itu, penguatan sumber daya manusia di lapangan menjadi salah satu langkah penting untuk mempercepat pemantauan sekaligus penanganan titik-titik rawan kebakaran.
Dari total 5.000 ASN Kementerian Kehutanan yang akan diperbantukan, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan. Sementara itu, Kalimantan Barat mendapatkan tambahan 700 ASN yang akan didatangkan dari wilayah yang relatif tidak terlalu terdampak karhutla.
“Khusus untuk di Kalimantan Barat akan ada 700 ASN dari daerah-daerah yang tidak terlalu terdampak karhutla, akan kita kirim ke sini,” kata Raja Antoni.
