DISTRIKBANTENNEWS.COM, Provinsi Lampung - Kementerian Hukum meresmikan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung pada Senin kemarin (9/3/2026). Peresmian ini bertujuan memperluas akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan.
Posbankum tersebut tersebar di 2.651 desa dan kelurahan yang berada di 13 kabupaten serta 2 kota di Lampung. Acara peresmian berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Lampung.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum Desa dan Kelurahan merupakan langkah penting. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan Posbankum harus dipandang sebagai ekosistem gotong royong.
Ekosistem ini berperan menyelesaikan sengketa di masyarakat melalui pendekatan perdamaian di luar pengadilan atau restorative justice.
“Di sinilah peran vital kepala desa dan lurah sebagai hakim perdamaian atau juru damai di wilayahnya masing-masing,” ujar Supratman.
Supratman menambahkan, pembentukan Posbankum di Lampung juga selaras dengan nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Nilai tersebut meliputi filosofi Piil Pesenggiri yang menjunjung kehormatan dan martabat, serta semangat Sakai Sambayan yang menekankan gotong royong dan saling membantu.
“Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting untuk membangun harmoni sosial dan menyelesaikan persoalan hukum secara damai di tengah masyarakat. Di Lampung, semangat Muari atau persaudaraan diharapkan dapat menyelesaikan berbagai konflik di tingkat lokal secara kekeluargaan tanpa harus selalu berujung di meja persidangan. Kolaborasi antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta dukungan Babinsa dan Bhabinkamtibmas juga penting untuk memastikan setiap kesepakatan damai tetap berada dalam koridor hukum negara,” tutup Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
***
