TANGERANG - Kecamatan Pagedangan mulai memantapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada optimalisasi sektor industri, perdagangan, dan ketahanan pangan berbasis keberlanjutan. Hal ini menjadi hasil bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tangerang 2027 dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pagedangan.
Camat Pagedangan H. Ramdani menyampaikan, Musrenbang tahun ini dilaksanakan sesuai arahan dan usulan prioritas dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tangerang. Dalam prosesnya, kecamatan telah menampung aspirasi dari seluruh desa dan kelurahan yang kemudian disaring menjadi program prioritas.
“Hari ini Kecamatan Pagedangan melaksanakan Musrenbang sesuai usulan prioritas yang diberikan oleh Bappeda. Kami menampung sebanyak 243 usulan dari desa dan kelurahan, kemudian dirumuskan menjadi 50 usulan kegiatan yang masuk skala prioritas dan harus segera dilaksanakan,” terang dia di Gedung Serba Guna, Kecamatan Pagedangan, Selasa (27/01/2026).
Ia berharap hasil Musrenbang Kecamatan Pagedangan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ramdani juga mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang terlibat, mulai dari unsur DPRD, perangkat daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan, dewan, dan semua pihak yang hadir serta memberikan respons yang baik. Mudah-mudahan ke depan kerja sama dan kebersamaan di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pagedangan dapat terus bersinergi,” katanya.
Dari 50 usulan prioritas tersebut, sektor ketahanan pangan menjadi yang paling dominan. Sebanyak 17 usulan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan berkelanjutan, sejalan dengan tema Musrenbang Kecamatan Pagedangan tahun ini.
“Sebagian besar usulan prioritas, sebanyak 17 kegiatan, difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Ini sesuai dengan tema Musrenbang tahun ini, yakni ketahanan pangan yang berkelanjutan,” jelas Ramdani.
Selain ketahanan pangan, usulan prioritas juga mencakup penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang efektif, serta perlindungan lingkungan hidup.
