“Kami memahami dalam pengamanan aset itu kunci utamanya adalah kolaborasi dan sinergi yang kuat serta terukur,” katanya.
Ia juga meminta agar BPN menetapkan ukuran kerja yang lebih konkret.
“Oleh karenanya, setelah kegiatan ini, teman-teman di BPN harus menetapkan ukuran-ukuran yang lebih pasti. Bisanya berapa, dan sampai kapan bisa selesai,” tambahnya.
Dari sisi pengawasan, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah Dua KPK, Arif Nur Cahyo, menekankan pentingnya memastikan seluruh BMD aman dan tersertifikasi 100 persen. Menurutnya, tingkat sertifikasi aset BMD di Banten masih belum maksimal dan perlu dipercepat agar tidak menjadi risiko berkepanjangan.
Ia meminta Pemprov Banten bergerak cepat menindaklanjuti hasil koordinasi agar penyelesaian aset tidak terus tertunda dari satu periode ke periode berikutnya.
Sebagai informasi, KPK menargetkan 143 bidang tanah Pemprov Banten tersertifikasi pada tahun 2025, sebagai tindak lanjut surat resmi tertanggal 19 Mei 2025. Evaluasi menunjukkan progres signifikan:
Per 1 Mei 2025: 1.129 bidang (73,88%) telah bersertipikat, 399 bidang (26,12%) belum selesai.
Per 20 November 2025: 1.213 bidang (79,38%) telah bersertipikat, 315 bidang (20,62%) masih dalam proses.
