SERANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang terus mendorong pemerintah desa (pemdes) untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa agar lebih transparan, terbuka, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperkuat pengelolaan keuangan dan pembangunan di tingkat desa.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Serang, Rudy Suhartanto, menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pernyataan ini disampaikan usai memberikan sambutan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten di Aston Hotel Serang, Senin, 2 Desember 2024.
“Keuangan desa harus dikelola secara transparan, terbuka, dan akuntabel. Tata kelola keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam pengelolaan dana desa,” ujar Rudy.
Selain transparansi, Rudy menyoroti perlunya peningkatan prioritas program di desa. Ia menekankan pentingnya akses ekonomi bagi masyarakat pedesaan yang saat ini masih membutuhkan pengembangan. Dana desa diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemudahan akses ekonomi masyarakat.
“Pertama, akses ekonomi masyarakat harus lebih mudah dijangkau. Kedua, desa perlu mulai menggunakan teknologi digital seperti virtual account, QRIS, atau uang elektronik. Inklusi keuangan ini penting untuk mendukung transaksi keuangan digital hingga ke tingkat desa,” tambahnya.
Rudy juga menyebutkan bahwa Pemkab Serang didukung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Banten untuk memperluas penerapan inklusi keuangan di desa-desa.
Isu kemiskinan ekstrem di Kabupaten Serang juga menjadi perhatian utama dalam workshop tersebut. Rudy menegaskan bahwa data masyarakat miskin ekstrem harus diinventarisasi dengan baik untuk merancang program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.
“Kita harus berupaya memberdayakan masyarakat desa agar ekonominya meningkat. Pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Harapannya, program ini bisa mulai dijalankan pada tahun 2025,” jelasnya.
Workshop ini dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala BPKP Provinsi Banten, Rusdy Sofyan, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Serang, Yani Setyamaulida, serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang. Para camat dan kepala desa se-Kabupaten Serang juga turut hadir dalam kegiatan ini.
Acara ini merupakan bagian dari roadshow evaluasi pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan BPKP Provinsi Banten di kabupaten-kabupaten di wilayah tersebut. Setelah Kabupaten Serang, kegiatan serupa akan dilanjutkan di Kabupaten Tangerang dan Pandeglang.
Dengan komitmen yang kuat untuk meningkatkan tata kelola keuangan dan memberdayakan desa, Pemkab Serang berharap dapat menciptakan desa-desa yang lebih mandiri, sejahtera, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa depan.(*)
(red)
