SERANG - Polemik mengenai kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) hari ini menjadi topik perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat. Kenaikan ini seringkali menimbulkan kegelisahan di kalangan orang tua dan mahasiswa, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah dan bawah.
Kenaikan UKT yang cukup signifikan ini diatur dalam Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 dan dilanjutkan dengan Keputusan Mendikbud Nomor 54/2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Akibatnya, sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia mengalami kenaikan UKT.
Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Memendikbud Ristek), Nadiem Makarim, kenaikan UKT ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru.
"Ada mispersepsi yang perlu ditegaskan, aturan ini hanya berlaku untuk mahasiswa baru," kata beliau dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Selasa (21/5).
Meski demikian, kenaikan ini tetap menjadi masalah bagi masyarakat berpenghasilan menengah. Terlebih, penentuan Grade UKT seringkali tidak sesuai dengan realitas kehidupan mahasiswa.
Hal ini mendapat banyak kritik dari mahasiswa, yang merasa kebijakan ini semakin mempersulit akses pendidikan bagi rakyat. Mereka meminta agar pemangku kebijakan meninjau ulang kebijakan UKT ini dan menciptakan kebijakan yang lebih pro rakyat.
Jika kondisi ini berlanjut, diperkirakan angka putus kuliah akan meningkat seiring dengan kenaikan UKT yang cukup signifikan.
Menurut Muhamad Marjuki, seorang mahasiswa dari Banten, kenaikan UKT bukanlah solusi untuk perbaikan pendidikan di Indonesia. Malah, hal ini bisa menjadi hambatan dan meningkatkan angka putus kuliah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.
Dua dampak yang mungkin terjadi ketika UKT semakin mahal/tinggi adalah:
- Beban Finansial Yang Meningkat: Kenaikan UKT yang cukup drastis tentu saja meningkatkan beban bagi mahasiswa dan keluarga mereka, menjadi penghalang dalam melanjutkan studi mereka.
- Stress dan Kecemasan Berlebihan: Kecemasan tentang bagaimana cara membayar UKT dan mencari uang tambahan dapat mempengaruhi psikis mahasiswa dan berdampak pada proses belajar mereka.
Pemerintah seharusnya memberikan solusi melalui kebijakan yang dibuatnya. Jangan sampai kebijakan ini malah mematikan semangat masyarakat terkait biaya kuliah.
(uki/red)
