Wawan Sukmara, seorang budayawan, menanyakan kepada hadirin, "Regulasi ini untuk siapa, apakah OPD terkait atau pelaku budaya dan seluruh masyarakat di Lebak?" Menurutnya, Perbup ini bisa menjadi pegangan dan berlaku untuk semua perangkat (tidak hanya Disbudpar) serta masyarakat di Lebak, khususnya yang berhubungan dengan kebudayaan.
Dede Madjid (Guriang) bertanya, "Ketika di Lebak sudah ada Perbup kebudayaan, bagaimana regulasi dan cara memakainya?" Madjid juga menekankan perlunya membuat peta arah, utamanya dalam pembangunan kebudayaan di Lebak.
Tono Soemarsono, seorang wartawan senior Lebak, mendesak teman-teman yang hadir untuk membentuk Tim Pemajuan Kebudayaan seperti yang diamanatkan Perbup 435.
Imam Rismahayadin, Kepala Disbudpar Lebak, menanggapi pertanyaan Madjid, meski tidak menjawab secara spesifik. Menurutnya, cara kerja Perbup 435 perlu diawali dengan pembentukan tim.
Dengan adanya tim ini, bisa dibuat peta arah kebudayaan seperti yang diharapkan Madjid.
Luli Agustina, Sekretaris Disbudpar Lebak, menanggapi persoalan lain dan mengaitkannya dengan penggunaan Perbup 435. Menurutnya, aspek penguatan database kebudayaan perlu dijalankan untuk langkah selanjutnya, dan sifatnya harus dinamis/up-to-date.
Dengan demikian, bisa diketahui kekayaan budaya di Lebak dan kebutuhan setiap komunitas budaya di Lebak.
Uwan Rendi, seorang peserta diskusi, menyoroti ritme alam pikiran masyarakat Lebak yang tidak banyak menyinggung kebudayaan. Menurutnya, kebudayaan bukan menjadi barang "seksi" untuk didagangkan, terutama dalam tahun politik saat ini.
