LEBAK, DISTRIKBANTENNEWS.COM - (25/1/2024). Museum Multatuli menjadi tuan rumah diskusi penting pada hari Kamis, membahas Peraturan Bupati Lebak No. 435 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Lebak.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk seniman, budayawan, wartawan, pegiat literasi, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Lebak, serta Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Lebak.
Sebelum diskusi dimulai, dilakukan penyerahan simbolik akta legalitas untuk lima sanggar, yaitu Gentra Budaya Sobang, Dzikir Beluk Saman Janaka, Pusaka Mekar Padesan, Galuraluhung, dan Kelompok Penyanyi Jalanan Lebak.
Ini merupakan tahun kedua bantuan legalitas yang dianggarkan oleh Disbudpar Lebak. Di tahun sebelumnya (2022), ada sepuluh sanggar yang telah mendapat legalitas hukum.
Diskusi ini menghadirkan empat pembicara, yaitu Imam Rismahayadin (Kepala Disbudpar Lebak), Lita Rahmiyati (Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah VIII), Wawan Sukmara (Budayawan), dan Luli Agustina (Sekretaris Disbudpar Lebak). Diskusi ini menandai langkah penting dalam upaya memajukan kebudayaan daerah di Kabupaten Lebak.
Imam Rismahayadin, Kepala Disbudpar Lebak, menjelaskan bahwa Peraturan Bupati (Perbup) No. 435 Tahun 2022, yang terdiri dari 11 bab dan 28 pasal, merupakan tindak lanjut atas pasal 49 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
"Pemerintah daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan," ujar Imam.
Imam menambahkan bahwa latar belakang munculnya Perbup 435 juga didasarkan pada kekosongan regulasi, khususnya di tingkat kabupaten maupun provinsi.
