SERANG, DISTRIKBANTENNEWS COM - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Pemerintah Provinsi Banten waspadai terhadap kenaikan harga komoditi di akhir tahun 2023.
Pemprov Banten waspadai harga beras yang masih mengalami fluktuatif.
"Inflasi di Provinsi Banten untuk saat ini masih terkendali, berdasarkan data BPS Inflasi Provinsi Banten di bulan Oktober tercatat secara Year on Year (y-o-y) sebesar 2,35 persen," ungkap Virgojanti usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara Virtual di Ruang Rapat Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (13/11/2023).
Selanjutnya, Virgojanti menyampaikan saat ini komoditas yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi diantaranya komoditi beras.
Hal tersebut lantaran komoditi beras terus mengalami fluktuatif harga.
"Komoditas yang menjadi konsentrasi utama beras, untuk minggu ini beras medium seharga Rp 12.500. Dan harga tertinggi berada di Kabupaten Tangerang mencapai Rp 13.500, sedangkan untuk yang terendah berada di Kabupaten Pandeglang seharga Rp 11.000," katanya.
Meski demikian, kata Virgojanti, harga beras di Provinsi Banten masih berada dibawah harga rata-rata beras secara nasional yang mencapai Rp 13.695.
"Dan kondisi produksi beras di Indonesia dan Banten memang sedang mengalami masalah sebagai dampak El Nino," imbuhnya.
Selain komoditi beras, Virgojanti menyampaikan pihaknya juga berkonsentrasi terhadap sejumlah komoditi lainnya dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten.
Diantaranya minyak goreng, gula, cabai merah dan rawit, bawang merah, telur ayam ras dan daging ayam ras.
"Secara umum harga masih terjangkau , bahkan ada harga komoditas yang mengalami deflasi, seperti telur ayam ras, bawang merah, minyak goreng," jelasnya.
Selanjutnya, Virgojanti menuturkan dalam mengantisipasi kenaikan harga sejumlah komoditas saat menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024 serta hari-hari besar keagamaan, pihaknya melalui TPID telah melakukan beberapa langkah.
Diantaranya, pemantauan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di tingkat distributor serta melakukan sidak ke pasar-pasar tradisional.
"Selanjutnya kita juga berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak eksternal yang tergabung dalam Tim Satgas Pangan, serta melakukan aksi pasar murah berkolaborasi dengan TPID Kabupaten/ Kota," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Virgojanti juga mengatakan Pemprov Banten melakukan kerjasama dengan sejumlah daerah-daerah penghasil komoditi pangan, guna menjamin pasokan tetap tersedia.
"Dan apabila ada hal-hal yang krusial terkait dengan distribusi pasokan, Pemprov Banten akan menggunakan anggaran BTT," pungkasnya.
