TANGERANG — Pemerintah Provinsi Banten mendorong percepatan transformasi pelayanan pertanahan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Kementerian ATR/BPN, dunia usaha, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Gubernur Banten Andra Soni menilai sinergi lintas sektor menjadi kebutuhan penting seiring pesatnya pembangunan, meningkatnya investasi, modernisasi pelayanan publik, serta tuntutan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II dan Upgrading Pengurus Pusat IPPAT di Hotel Harris, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.
Andra mengatakan Banten memiliki posisi strategis dalam pembangunan nasional, terutama karena kawasan Tangerang Raya menjadi bagian penting dari aglomerasi metropolitan dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang.
Pertumbuhan kawasan tersebut mencakup sektor investasi, permukiman, industri, perdagangan hingga jasa. Kondisi itu secara otomatis meningkatkan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, tertib, transparan, sekaligus memberikan kepastian hukum.
“Dinamika itu tentu meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan pertanahan yang cepat, tertib, dan memberikan kepastian hukum,” ujar Andra.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pelayanan pertanahan yang lebih modern. Pelayanan pertanahan tidak dapat berjalan sendiri karena berkaitan erat dengan berbagai sektor pembangunan dan kepentingan masyarakat.
