Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian ATR/BPN, PPAT, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya.
“Banten siap menjadi bagian dari ekosistem pertanahan Indonesia yang modern, terintegrasi, dan tepercaya,” tegasnya.
Andra juga menempatkan PPAT sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan kepastian hukum di bidang pertanahan. Peran PPAT tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi, tetapi juga memastikan setiap transaksi dan perbuatan hukum atas tanah dilakukan sesuai ketentuan, tertib, serta dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kepastian hukum dalam urusan pertanahan memiliki keterkaitan langsung dengan iklim investasi dan pembangunan daerah. Proses administrasi yang cepat dan jelas akan memberikan rasa aman bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
“Mari kita jadikan pertanahan sebagai fondasi kepastian hukum, kepastian investasi, dan kepastian pembangunan,” imbuhnya.
Gubernur Banten juga berharap Rakernas II dan Upgrading Pengurus Pusat IPPAT tidak berhenti sebagai forum organisasi, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat memperkuat organisasi, meningkatkan profesionalisme anggota, sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pelayanan pertanahan di berbagai daerah.
Sementara itu, Ketua Umum IPPAT Hapedi Harahap mengatakan penataan pelayanan pertanahan saat ini mulai memasuki tahap baru. Pemerintah telah mendorong percepatan proses pengurusan legalitas kepemilikan tanah sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan dalam waktu yang lebih singkat.
