Keempat, GAANAS meminta Pemerintah Aceh dan DPRA membuka informasi mengenai perencanaan, lokasi, nilai anggaran, pelaksana, serta realisasi program Pokir kepada masyarakat.
GAANAS menegaskan desakan tersebut bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu. Menurut mereka, pemeriksaan diperlukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran dalam pengelolaan anggaran atau tidak.
“Kalau semuanya sesuai aturan, transparansi dan audit akan membuktikannya. Tetapi kalau ada penyimpangan, aparat penegak hukum harus berani menindak tanpa melihat jabatan dan kekuatan politik,” tutup Rifqi.
