Rekomendasi tersebut menjadi bagian dari upaya PPN membawa aspirasi pelajar dari ruang diskusi menuju ruang kebijakan.
PPN menilai pembahasan RUU Pemilu menjadi salah satu momentum untuk memperluas percakapan mengenai masa depan demokrasi Indonesia. Pemilu 2029 menjadi salah satu agenda yang perlu dipersiapkan, namun pembahasan mengenai kualitas demokrasi dinilai perlu dimulai jauh sebelum tahapan pemilu berlangsung.
“Kalau pelajar hanya diposisikan sebagai pemilih pemula, maka kita sedang mengecilkan peran generasi muda dalam demokrasi. Kami ingin pelajar hadir sebagai warga negara yang berpikir, bersuara, dan ikut memberikan gagasan terhadap aturan yang akan menentukan masa depan demokrasi Indonesia,” tegas Reza.
PPN berharap rekomendasi bersama tersebut dapat menjadi masukan publik dalam pembahasan reformasi kepemiluan sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas antara organisasi pelajar dengan para pemangku kepentingan.
Bagi PPN, demokrasi bukan hanya mengenai siapa yang dipilih pada 2029. Lebih dari itu, demokrasi juga menyangkut sejauh mana warga negara, termasuk pelajar dan generasi muda, diberi ruang untuk menyampaikan gagasan dan berpartisipasi dalam menentukan arah sistem demokrasi sebelum hari pemungutan suara tiba.
