Andra mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak menjadikan realisasi fisik sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan.
“Pembangunan infrastruktur harus dibangun sesuai kebutuhan, perencanaan, dan ketentuan yang berlaku. Kualitasnya harus baik, tepat waktu, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan mengedepankan transparansi, persaingan sehat, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, pembangunan yang menggunakan anggaran daerah tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Minta OPD Kooperatif Saat Pemeriksaan
Untuk memastikan pemeriksaan berjalan lancar, Andra meminta Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta seluruh kepala perangkat daerah memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK.
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta membuka akses data dan informasi yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Andra juga mendorong jajarannya aktif berkomunikasi dengan tim BPK apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan anggaran.
