DISTRIKBANTENNEWS.COM, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta terus mempercepat transformasi tata kelola keuangan daerah menuju sistem digital. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat transparansi pengelolaan keuangan serta menutup potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah .
Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menyatakan bahwa kotanya memiliki modal kuat menjadi percontohan nasional dalam penerapan digitalisasi keuangan daerah. Wilayah yang kompak dan kualitas sumber daya manusia dinilai siap mendukung perubahan sistem pelayanan publik berbasis digital.
Menurut Hasto, pemerintah kota tidak ragu menerapkan kebijakan yang mendorong masyarakat beralih ke sistem transaksi digital. Kebijakan ini akan berjalan selama fasilitas pendukung disediakan secara memadai.
"Memaksa ini bukan asal memaksa. Kami siapkan fasilitasnya, ada pelatihan, ada programnya, bahkan kami siapkan pendamping atau joki untuk membantu masyarakat membayar secara digital," ujar Hasto seusai High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah di Balai Kota Yogyakarta, pada Kamis kemarin (12/3/2026).
Salah satu sektor yang menjadi perhatian khusus adalah transaksi para penyewa lapak di pasar tradisional. Hasto menilai masih banyak pedagang dengan omzet cukup besar yang belum memanfaatkan pembayaran digital secara optimal.
Saat ini, tingkat penggunaan transaksi digital di sektor tersebut masih di bawah 50 persen. Digitalisasi menjadi kunci penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Dengan sistem pembayaran non-tunai, potensi praktik penyimpangan seperti pemotongan uang atau transaksi tanpa pencatatan dapat diminimalkan.
"Dengan cara itu kita bisa transparan. Tidak ada lagi orang yang mengambil sebagian uang atau membawa uang tunai yang berisiko. Semua tercatat sesuai fakta di lapangan," tutup Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
***
