DISTRIKBANTENNEWS.COM, Pekanbaru - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah . Langkah ini penting untuk menstimulasi perekonomian nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Mendagri Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi. Rapat itu berlangsung di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada Senin kemarin (9/3/2026).
Rapat tersebut juga dirangkai dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah. Mendagri menjelaskan, belanja pemerintah menjadi instrumen utama dalam menggerakkan roda ekonomi dan sektor swasta.
Pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan tingginya pendapatan dan realisasi belanja yang seimbang. Kondisi ini akan membuat uang beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Mendagri memberikan apresiasi khusus kepada daerah yang berhasil mengelola keuangan dengan kondisi ideal tersebut. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat yang mencatatkan realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja sebesar 15 persen.
Sebaliknya, Tito Karnavian menyayangkan masih ada daerah yang pendapatannya tinggi namun realisasi belanjanya tidak optimal. Akibatnya, dana APBD justru banyak mengendap atau tersimpan di bank, padahal seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan.
“Karena belanja pemerintah adalah belanja utama selain untuk terjadinya peredaran uang, menstimulasi swasta,” jelas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ia menambahkan, jika pendapatan tinggi tetapi belanja rendah, maka perputaran uang di masyarakat menjadi kurang bergerak.
“Nah, kalau pendapatannya tinggi, belanjanya rendah, ya alhamdulillah punya simpanan, tapi belanja rendah. Perputaran uangnya kurang bergerak,” tutup Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Khusus untuk Provinsi Kepulauan Riau, Mendagri mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah setempat.
***
