DISTRIKBANTENNEWS.COM, Jakarta - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia , Firdaus, menyoroti kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers. Kebijakan ini dinilai cukup memberatkan bagi keberlangsungan hidup media kecil.
Firdaus menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional SMSI dan peringatan HUT SMSI ke-9 tahun. Acara itu berlangsung di Milenium Hotel Jakarta pada 6-7 Maret 2027 lalu.
Ia menyebut banyak pemerintah daerah hanya bersedia bekerja sama dengan media yang telah terverifikasi Dewan Pers. Kondisi ini menyulitkan media kecil untuk bertahan hidup dan berkembang.
“Banyak anggota kami merasa seperti ‘dibom’ dengan kebijakan verifikasi itu karena bisa mematikan keberlangsungan hidup media kecil,” ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, menjaga kemerdekaan pers jauh lebih penting daripada sekadar menambah beban administratif bagi perusahaan media. Ia menekankan pentingnya esensi kemerdekaan pers.
“Yang lebih esensial adalah kemerdekaan pers. Jangan sampai kemerdekaan itu justru dibatasi oleh rezim administrasi,” tegas Firdaus.
Firdaus juga menyinggung persoalan Uji Kompetensi Wartawan yang dihadapi organisasinya. Sebagian besar media anggota SMSI memiliki wartawan dengan jenjang kompetensi utama.
“Kami tidak diberi otoritas UKW, tetapi ada lembaga lain dengan sumber daya terbatas yang menjadi lembaga uji. Pengujinya sering meminjam anggota SMSI, yang diuji juga anggota SMSI, bahkan biayanya sering ditanggung anggota kami,” tutup Firdaus.
***
