Gubernur Banten Andra Soni mengatakan pihaknya terus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Banten. Upaya tersebut diharapkan mendapat respons positif seluruh pemangku kepentingan, terutama kalangan akademisi melalui kritik dan saran yang konstruktif.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri Seminar Nasional Satu Tahun Pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten: Refleksi atas Tata Kelola dan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di RSG FISIP Untirta, Kamis (29/1/2026).
"Saya merasa diskusi ini merupakan kegiatan ilmiah, kami membutuhkan saran dan masukan independen dari bapak ibu yang hadir disini untuk terus melakukan perbaikan," ungkap Andra Soni.
Andra Soni menyampaikan, saat ini dirinya bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah fokus melaksanakan program-program prioritas yang tertuang dalam visi dan misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Program tersebut diarahkan untuk memperbaiki kualitas layanan publik sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
Di antaranya, merealisasikan program prioritas Sekolah Gratis bagi SMA, SMK, dan SKh swasta. Pada tahun ajaran 2025–2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 60.705 siswa, termasuk 2.643 anak berkebutuhan khusus yang memperoleh layanan sekolah gratis di SKh swasta.
Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov Banten pada tahun 2025 mulai menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari upaya penerapan sistem meritokrasi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur serta kualitas pelayanan publik.
Sementara pada sektor infrastruktur, Pemprov Banten melaksanakan program prioritas lainnya yaitu Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) sebagai bentuk intervensi pemerintah provinsi untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.
"Sepanjang tahun 2025, program tersebut telah membangun 61 ruas jalan desa dan satu jembatan. Selain itu, pembangunan jalan lingkungan juga terus dilakukan untuk akses masyarakat," katanya.
