Harmonisasi dan Rekonstruksi Delik Penyelundupan Manusia: Telaah Kritis UU NO. 1 TAHUN 2023 JO. UU NO. 1 TAHUN 2026

Jakarta - I. Pendahuluan: Urgensi Pembaruan Hukum Transnasional

​Penyelundupan manusia (people smuggling) bukan sekadar pelanggaran administratif keimigrasian, melainkan kejahatan transnasional terorganisir yang mencederai kedaulatan negara (state sovereignty) dan keamanan perbatasan. Sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, pengaturan penyelundupan manusia tersebar dalam lex specialis, utamanya UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
​Dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang kemudian dikuatkan masa berlakunya dan aturan peralihannya melalui UU No. 1 Tahun 2026, terjadi pergeseran paradigma (paradigm shift) dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Artikel ini akan membedah konstruksi yuridis penyelundupan manusia dalam rezim kodifikasi baru tersebut, menganalisis unsur mens rea, serta implikasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih progresif.

II. Pergeseran Paradigma: Dari Administratif Menuju Public Order Offense

​Dalam perspektif kriminologi dan hukum internasional (Protokol Palermo), penyelundupan manusia dibedakan secara tegas dengan perdagangan orang (human trafficking). Penyelundupan manusia melibatkan persetujuan (consent) dari migran dan berakhir ketika perbatasan negara dilintasi, sedangkan perdagangan orang melibatkan eksploitasi yang berlanjut.
​UU No. 1 Tahun 2023 jo. UU No. 1 Tahun 2026 menempatkan delik ini bukan lagi semata-mata sebagai pelanggaran ketertiban administratif, melainkan serangan terhadap ketertiban umum. Kodifikasi ini bertujuan untuk menciptakan unifikasi hukum yang mengatasi masalah disparitas pemidanaan yang sering terjadi saat menggunakan rezim UU Keimigrasian semata.

​III. Analisis Dogmatik Pasal Penyelundupan Manusia

​Dalam UU No. 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penyelundupan manusia diatur secara spesifik (merujuk pada Pasal 539 atau pasal terkait dalam Bab Tindak Pidana yang Membahayakan Ketertiban Umum, bergantung pada penomoran final naskah undang-undang yang disahkan).

​Terdapat unsur-unsur konstitutif yang esensial dalam konstruksi pasal ini:
Unsur Perbuatan (Actus Reus):
Perbuatan inti meliputi "membawa", "mengangkut", atau "menyewakan sarana angkutan" bagi orang yang tidak memiliki hak sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau wilayah negara lain. Hal ini menegaskan bahwa yurisdiksi Indonesia dapat menjangkau tindakan yang bertujuan menyelundupkan orang keluar dari Indonesia menuju negara ketiga (transit), yang selaras dengan asas universalitas terbatas dalam kejahatan transnasional.

​Unsur Kesalahan (Mens Rea):
Poin krusial dalam KUHP Baru adalah penekanan pada frasa "untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung" (financial or material benefit). Ini adalah elemen pembeda (distinguishing element) antara penyelundupan manusia kriminal dengan bantuan kemanusiaan. Tanpa adanya motif keuntungan materiil, tindakan membantu pengungsi tidak dapat dikriminalisasi sebagai penyelundupan manusia, sebuah penguatan asas legalitas yang melindungi pekerja kemanusiaan.