BPS Provinsi Banten menjelaskan bahwa penurunan tingkat kemiskinan pada periode Maret 2025 dipengaruhi oleh sejumlah faktor ekonomi makro, di antaranya inflasi yang relatif terkendali serta stabilnya harga beberapa komoditas utama.
Garis Kemiskinan (GK) Banten tercatat sebesar Rp684.232 per kapita per bulan. Sebesar 73,01 persen komponen GK didominasi oleh kebutuhan makanan, seperti beras, telur ayam ras, dan rokok kretek.
Meski demikian, penurunan angka kemiskinan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh kelompok masyarakat telah keluar dari jerat kemiskinan, terutama mereka yang hidup tepat di bawah atau sedikit di atas garis kemiskinan. Kelompok rentan ini sangat mudah kembali jatuh miskin akibat faktor kesehatan, kehilangan pekerjaan, maupun kenaikan harga bahan pokok.
Kesenjangan Antarwilayah Masih Besar
Masalah kemiskinan di Provinsi Banten juga dipengaruhi oleh ketimpangan pembangunan antardaerah. Wilayah Banten bagian utara, seperti Tangerang dan sekitarnya, berkembang pesat berkat sektor industri dan perluasan kawasan ekonomi.
Sebaliknya, wilayah selatan Banten, seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang, masih tertinggal dari segi infrastruktur, akses pendidikan, serta ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini menyebabkan penurunan angka kemiskinan tidak terjadi secara merata dan belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Seruan Publik: Kebijakan Harus Bersifat Pemberdayaan
Berbagai aktivis sosial dan pemerhati kebijakan publik menilai bahwa pemerintah perlu menggeser fokus kebijakan dari sekadar penyaluran bantuan sosial menuju pemberdayaan ekonomi warga miskin.
